ERP Perlu segera Diterapkan untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Citra Puspitaningrum | 16 April 2025, 19:27 WIB

AKURAT.CO Komisi C DPRD Jakarta mendorong Dinas Perhubungan segera menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), guna mengatasi masalah kemacetan Jakarta yang semakin parah.

Sistem ERP ini bisa dimulai di ruas jalan utama atau protokol dengan evaluasi secara berkala.

Ketua Komisi C DPRD Jakarta, Dimaz Raditya, mengatakan, ERP bisa menjadi solusi alternatif dalam mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

"Penerapan ERP tahap pertama bisa dilakukan di ruas-ruas jalan utama terlebih dahulu dan dilakukan perluasan setelah evaluasi," katanya, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2024, di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dimaz menambahkan, meski kebijakan ganjil genap telah diterapkan, namun tidak signifikan dalam mengurangi angka kemacetan Jakarta.

"Penerapan ganjil genap tidak mendorong berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi karena orang cenderung menambah jumlah kendaraan yang dimiliki," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan, rencana penerapan ERP masih pada tahap penyusunan regulasi.

Peraturan daerah tentang manajemen kebutuhan lalu lintas, yang menjadi dasar hukum penerapan ERP, diharapkan selesai tahun ini.

"Setelah raperda ini selesai, kami bisa segera menyusun aturan teknis untuk pelaksanaannya," kata Syafrin.

Menurutnya, penerapan ERP juga sebagai bagian dari pengaturan lalu lintas dan kemacetan Jakarta, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).

Di mana, Jakarta akan memasuki masa transisi setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Meskipun wacana ERP sudah muncul sejak beberapa tahun lalu, penerapannya terhambat regulasi dan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat.

Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan implementasi ERP dapat segera terlaksana dalam mengatasi kemacetan Jakarta.