Status Jakarta Digantung? Kota Ini Butuh Kepastian Bukan Janji

Citra Puspitaningrum | 1 Juli 2025, 12:22 WIB

AKURAT.CO Nasib Jakarta sebagai kota megapolitan kini benar-benar digantung.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta, Abdul Aziz, buka suara soal belum jelasnya status hukum ibu kota usai disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang digelar beberapa waktu lalu, Abdul Aziz menyoroti langsung mandeknya keputusan presiden (keppres) yang seharusnya menjadi penentu arah masa depan Kota Jakarta.

"Dalam RPJMD disebutkan bahwa kita masih menunggu keppres terkait Undang-Undang DKJ," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut ketidakpastian berdampak langsung pada proses perencanaan dan pembangunan di Jakarta.

Abdul Aziz mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil sikap.

"Kalau memang (status ibu kota) dipindahkan, ya diputuskan. Kalau belum jadi, ya ditunda beberapa tahun dengan dasar hukum yang jelas," ujarnya.

Menurut Abdul Aziz, posisi Jakarta sekarang seperti kapal tanpa arah.

UU Nomor 115/2024 memang sudah diteken tapi tidak diikuti keppres sebagai petunjuk pelaksanaan.

Padahal, aturan itu mengubah status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Lengkap dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, DPRD hingga DPD.

"Jangan dibiarkan menggantung," pesannya.

Kini bola panas ada di tangan Presiden Prabowo.

Jakarta butuh kepastian. Tetap sebagai pusat pemerintahan atau hanya menjadi simbol sejarah.

Yang jelas, para pengambil kebijakan daerah tidak bisa bekerja maksimal jika terus berjalan di atas ketidakjelasan hukum.