GMNI Se-Jabodetabek Aksi Damai di Depan Gedung DPR, Tuntut Perbaikan Krisis Politik dan Hukum

AKURAT.CO Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Se-Jabodetabek menggelar unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (1/9/2025) siang.

Mereka merespons atas terjadinya krisis politik, hukum dan ekonomi yang terjadi belakangan ini. Mahasiswa menuntut evaluasi dan pecat anggota DPR yang tidak prorakyat.

Kordinator Lapangan GMNI Se-Jabodetabek, Dendi, mengatakan, kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak era Presiden Jokowi yang kini diteruskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menjadi penyebab utama konflik agraria yang masif.

Baca Juga: Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bersama Menhan, Panglima TNI dan Para Kepala Staf

Alih fungsi lahan, perampasan tanah dan proyek infrastruktur yang dipaksakan atas nama pembangunan, menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya sendiri.

Situasi ini diperburuk oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang tidak menyelesaikan persoalan melainkan menambah beban ekonomi rakyat di tengah melonjaknya harga pangan.

"Di sisi lain, Omnibus Law hanya melahirkan karut marut investasi, liberalisasi tenaga kerja, eksploitasi sumber daya dan ketidakpastian hukum bagi rakyat. Demokrasi yang ada hari ini hanyalah demokrasi liberalistik yang melahirkan KKN dan mengokohkan oligarki," jelasnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Minta DPR Undang Masyarakat Juga Mahasiswa Dialog Langsung, Terima dengan Baik

Menurut Dendi, partai-partai politik telah gagal melakukan kaderisasi, hanya menghasilkan koruptor-koruptor baru.

DPR pun tidak menjalankan fungsinya. Majelis Kehormatan Dewan DPR hanya menjadi formalitas dan alat parpol, sementara mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) dikendalikan oleh ketua umum parpol.

"Lembaga legislatif DPR, DPD hingga MPR mandul dan tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Efisiensi palsu yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran-kebijakan yang diklaim demi penghematan, namun kontradiktif dalam praktik dan justru menghimpit kehidupan rakyat," terangnya.

Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka: Enggak Masalah Gaji Anggota DPR RI Dikurangi

GMNI Se-Jabodetabek menegaskan bahwa kondisi saat ini telah mengarah pada krisis konstitusional yang serius. Bahkan membuka jalan pada wacana perubahan dan amendemen UUD 1945.

Aspirasi yang disampaikan GMNI Se-Jabodetabek di antaranya menuntut evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat; sahkan UU Perampasan Aset dan bersihkan kabinet, parlemen dan peradilan dari KKN; evaluasi dan pecat seluruh menteri serta wakil menteri yang merangkap jabatan komisaris BUMN dan ketum parpol; pecat Kapolri dan reformasi kepolisian secara menyeluruh.

Unjuk rasa yang digelar GMNI Se-Jabodetabek tidak mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Tunjangan DPR Dicabut, Kunker Luar Negeri Dihentikan

Kondisi lalu lintas di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, terpantau lancar dari Semanggi ke arah Slipi maupun sebaliknya.