Menteri Siti Nurbaya Pamer Capaian Indonesia Atasi Perubahan Iklim, Silakan Dicontoh

AKURAT.CO Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menegaskan Indonesia memiliki komitmen dan telah membuktikan kemampuan dalam mengendalikan perubahan iklim. Aksi nyata (leading by examples) ini dibuktikan dengan capaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

Nurbaya menyebut, aksi pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan didukung dari data akurat yang bisa dikonfirmasi. Indonesia mengalami perbaikan dalam seluruh aspek yang memengaruhi perubahan iklim secara global.

“Sebagai gambaran umum, data deforestasi mulai periode tahun 1996-2000 hingga periode tahun pemantauan 2020-2021 menunjukkan bahwa deforestasi berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir yaitu pada angka 0,11 juta ha. Kemudian, data tahun 2022 menunjukkan angka deforestasi  yang lebih menurun lagi hingga 104 ribu hektar dan di tahun 2023 juga lebih menurun lagi," kata Nurbaya, di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Wakaf Hutan Jadi Sumber Pendanaan Inovatif

Tak hanya urusan deforestasi, Nurbaya juga membeberkan kemampuan Indonesia dalam menekan emisi GRK. Dalam sektor lain seperti FOLU (Forestry and Other Land Use), juga seperti itu.

Hasil pemantauan perubahan tutupan hutan 2020-2021, menunjukkan bahwa Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,4 persen. Apabila dilihat dari data series setiap periode pengamatan mulai periode tahun 1996-2000, besaran deforestasi dapat mengalami peningkatan atau pengurangan.

Nurbaya menjelaskan hal itu terjadi karena dinamisnya perubahan penutupan lahan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan sehingga mengakibatkan hilangnya penutupan hutan atau penambahan penutupan hutan karena penanaman.

Baca Juga: Gegara Perubahan Iklim, Bappenas Siapkan Lapangan Kerja Yang Ramah Lingkungan Untuk SDM Indonesia

Dikatakan, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2023 berhasil ditekan lebih kecil dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El-Nino yang hampir sama, bahkan kondisi 2023 lebih kering. Kondisi ini diantisipasi melalui berbagai upaya pencegahan karhutla sejak awal tahun dan secara konsisten dilakukan berbagai upaya untuk mencegah karhutla, mulai dari monitoring hotspot, penetapan kebijakan, aksi-aksi di lapangan baik aksi pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum.

“Hal ini dapat menjadi indikasi adanya keberhasilan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang efektif. Keberhasilan ini dicapai melalui keterpaduan dan kolaborasi para pihak dalam pengendalian karhutla,” katanya.

Indonesia juga berhasil memitigasi dampak El Nino sehingga jumlah hotspot dan luas karhutla tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Luas karhutla pada tahun 2023 adalah 1.161.192 ha sedangkan luas karhutla pada tahun 2019 adalah 1.649.258 ha. Penurunan luas karhutla jika dibandingkan tahun 2019 seluas 488.065 ha atau 29,59%. Sedangkan perbandingan total jumlah hotspot tahun 2019 dan 2023 : (tanggal 1 Januari – 31 Desember 2023), berdasarkan Satelit Terra/Aqua (NASA) dengan confident level high: 10.673 titik, pada periode yang sama tahun 2019 jumlah hotspot sebanyak 29.341 titik (terdapat kenaikan jumlah hotspot sebanyak 18.668 titik/ 63,62 persen).

Baca Juga: Pertamina Sampaikan Capaian Target Iklim pada Ajang COP28

Sektor energi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik melalui proses transisi energi, khususnya pengembangan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. Berdasarkan data dari Direktorat. Jenderal Energi Baru Terbarukan (EBTKE), Rencana Pengembangan PLT Berbasis EBT pada Green RUPTL PLN 2021 - 2030 dengan mengacu Green RUPTL, pengembangan EBT akan menghasilkan total investasi sekitar USD 55,18 Miliar, membuka 281.566 lapangan kerja baru dan mengurangi emisi GRK sebesar 89 juta ton CO2e.

Nurbaya mengatakan kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia melalui REDD+ telah mendapatkan rekognisi internasional yang diwujudkan melalui pembayaran berbasis kinerja / Result-Based Payment (RBP).  Pada saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang menerima RBP paling besar, dengan total komitmen RBP sebesar USD 439,8 Juta, dimana dari total komitmen tersebut Indonesia telah menerima pembayaran sebesar USD 279,8 Juta.  
“Keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan REDD+ dan menerima RBP telah direkognisi oleh UNFCCC dan menjadi contoh baik implementasi skema REDD+,” katanya.

Baca Juga: Perubahan Iklim Jadi Ancaman Mendesak Bagi Perempuan Hamil Dan Anak-Anak, PBB Serukan Campaign Call for Action

Keberhasilan Indonesia, ujarnya, tak lepas dari peran penting masyarakat yang secara partisipatif telah melakukan aksi iklim baik adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Pada tahun 2023, ProKlim telah bertransformasi (rekonseptualisasi) menjadi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim).

Keberhasilan negosiasi di tingkat global pun berperan penting bagi kemajuan aksi perubahan iklim Indonesia. Melalui diplomasi dan negosiasi, Indonesia memperjuangkan upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat global. Partisipasi dan diplomasi Indonesia, melalui aksi nyata telah memberikan warna dan mempengaruhi hasil berbagai negosiasi isu perubahan iklim.

Selain forum global, Indonesia juga berkontribusi dalam konteks regional khususnya ASEAN. Pada masa keketuaan ASEAN 2023, Indonesia telah menginisiasi tiga deliverables terkait pengendalian perubahan iklim, yakni: (1) ASEAN Joint Statement on Climate Change to the COP 28 UNFCCC (AJSCC); (2) ASEAN Community-based Climate Action; dan (3) ASEAN Co-ordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC).