Polda Metro Jaya Kerahkan 4.105 Personel Gabungan Amankan Operasi Ketupat 2024

AKURAT.CO Polda Metro Jaya akan mengerahkan 4.105 personel gabungan Polri, TNI dan Pemda pada Operasi Ketupat 2024 pada 6-16 April 2024 demi mengamankan Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengatakan, personel gabungan tersebut terdiri dari 3.514 personel Polri, 100 personel TNI dan 491 personel dari Pemda. Adapun rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan tujuan, baik secara taktis maupun teknis dalam Operasi Ketupat 2024.

Baca Juga: Polri Akan Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2024 di Monas 3 April

"Saya menginginkan masyarakat dapat terayomi dan terlayani dengan baik terutama mereka yang akan menuju ke kampung halaman agar perjalanannya bisa lancar," katanya dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Jaya 2024 yang digelar di Balai Polda Metro Jaya, Senin (1/4/2024).

Karyoto juga mengungkapkan, terdapat sejumlah potensi gangguan kamtibmas yang perlu menjadi perhatian selama Hari Raya Idul Fitri.

"Pertama, fokus pada kelancaran lalu lintas arus mudik maupun arus balik yang berkaitan juga dengan keselamatan pengguna," kata Karyoto.

"Kedua, operasi antisipasi kerawanan di bandara, terminal, pelabuhan, stasiun, dan juga rumah-rumah kosong yang ditinggalkan masyarakat yang melakukan mudik, pusat-pusat perbelanjaan dan perbankan. Antisipasi juga kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan pada malam hari, pencurian rumah kosong, copet, jambret, dan kejahatan jalanan lainnya," ungkapnya.

Selain itu, Karyoto juga menyinggung pengamanan terkait adanya kepadatan di lokasi-lokasi wisata saat libur Lebaran.

Baca Juga: Pengamanan Operasi Ketupat di Command Center KM 29 dan KM 188 Cipali Terkoordinasi

"Ini tentunya hal yang sedikit saya singgung adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kesiapan teror bom atau sabotase serta bencana alam," katanya.

Dirinya berpesan kepada peserta rapat agar berkomitmen dalam melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan termasuk pelaku usaha, hingga seluruh elemen masyarakat lainnya demi terwujudnya kondisi kamtibmas sebagaimana yang kita harapkan, " tutupnya.