Usulan Korban Judi Online Jadi Penerima Bansos Tak Tepat, Pakar: Nanti Orang Miskin Tambah Banyak

AKURAT.CO Usulan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, agar korban judi online menjadi penerima bantuan sosial (bansos) mendapat kritikan.

Usulan tersebut dinilai tidak tepat. Sebab, korban judi online terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat miskin hingga mampu.

Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, meyakini jika korbannya berasal dari kelompok masyarakat miskin, dapat dipastikan korban sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi syarat awal bagi masyarakat untuk bisa menerima program bansos.

"Itu juga malah kebijakan enggak tepat dan enggak solutif, karena masyarakat miskin sudah terdaftar juga ke DTKS kok," kata Trubus saat dihubungi, Sabtu (15/6/2024).

Baca Juga: Pembentukan Satgas Judi Online Bikin Boros Anggaran

Jika korban judi online dimasukkan ke dalam penerima bansos, Trubus menilai hal itu hanya akan membuat angka kemiskinan semakin tinggi dan menjadi cerminan gagalnya program pengentasan kemiskinan.

"Ya kalo begitu nanti orang miskinnya tambah banyak dong, yang ada kita program pengentasan kemiskinan jadi gagal dong. Bagi orang miskin sendiri nanti menganggap 'kita judi aja, nanti dapet bansos kok'. Jadi ini tidak tepat," ujarnya.

Terkait hal itu, Trubus lantas mendesak Kementerian Sosial agar memberi pengawasan terhadap masyarakat yang menerima bansos. Sebab, bukan tidak mungkin dana bansos yang didapat akan dimanfaatkan untuk bermain judi.

"Orang miskin ini kan sudah tergolong DTKS, selama ini lemahnya Kemensos juga untuk memantau penggunaan uang bansos ini, ujungnya banyak dipakai judi online," tukasnya.

Dia menegaskan, korban judi online seharusnya mendapat penindakan atau pembinaan. Bukan diberikan fasilitas bantuan yang justru membuka pintu bagi korban untuk mengulangi hal yang sama.

"Seharusnya pemerintah buat aturan yang tegas dan jelas, namanya judi itu tidak ada fasilitas apapun, dia harus dihukum, jadi ditindak dan dibina seperti narkoba," pungkasnya.