Nusron Wahid Tegaskan Pansus Haji Bukan Bentuk Sentimen ke Menteri Agama

AKURAT.CO Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji dari Fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid, menepis pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf yang mencurigai pembentukan Pansus Haji DPR RI karena dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU.

Nusron menegaskan, Pansus Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf, di DPR tidak mengenal masalah pribadi. Siapapun Menteri Agama atau pejabat publik yang ugal-ugalan menjalankan pemerintahan dan diduga melanggar undang-undang, DPR sesuai tugasnya dalam pengawasan pasti menggunakan hak konstitusionalnya, jadi akan tetap di-Pansus. Sekali lagi bukan sentimen pribadi karena kebetulan menterinya adik Ketua Umum PBNU," kata Nusron kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Nusron yang merupakan mantan Ketua Umum GP Ansor dan Wakil Ketua Umum PBNU ini mengimbau, agar semua elemen kelembagaan, organisasi kemasyarakatan maupun lembaga negara untuk saling menghormati hak masing-masing.

Baca Juga: Gus Yahya Tuding Pansus Haji untuk Serang PBNU, DPR: Ini Urusan Kerja, Bukan Pribadi

"Sebaiknya antar elemen saling menghormati hak-nya. PBNU fokus urus umat dan pesantren. Soal Pansus Hak Angket sudah ada mekanisme dan aturannya di DPR. Ini urusan DPR dengan Menteri Agama. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, termasuk PBNU yang bukan bagian dari pemerintahan. Apalagi jika dibawa pada sentimen pribadi, tidak pada tempatnya," ujarnya.

Dia menjelaskan, di balik pembentukan Pansus Haji ini DPR pasti memiliki indikasi, data, dan landasan hukum yang kuat. Data-data tersebut nantinya akan diverifikasi dibuktikan dalam proses angket yang berjalan.

"Kalau memang haji tidak dianggap masalah dan baik-baik saja tentu tidak akan ada Pansus Haji. Ini proses biasa, proses dialektika data dan fakta antara DPR dan menteri agama. Kita ikuti saja prosesnya dengan transparan dan akuntabel supaya tidak menimbulkan fitnah dan rumor antara DPR dan Kementerian Agama," jelasnya.

"Insya Allah Pansus akan bekerja secara profesional, proporsional, kredibel dan bertanggungjawab. Pansus tidak akan bisa berbuat apa-apa, jika memang menteri agama benar dalam kebijakannya. Sebaliknya Menteri Agama juga tidak akan bisa berkelit jika memang salah. Jadi kita obyektif saja, Orang Jawa bilang; becik ketitik olo ketoro, yang benar akan terlihat dan yang jelek akan ketahuan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, mengatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Dia pun mencurigai pansus angket haji dilatarbelakangi masalah pribadi untuk menyerang PBNU, namun dikaitkan dengan Menteri Agama yang merupakan adik dari Ketua Umum PBNU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh," kata Yahya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2024).

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," sambungnya.