Rais Aam PBNU Janji Pulihkan Status Gus Yahya sebagai Ketum PBNU

AKURAR.CO Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar memastikan akan menempuh langkah organisatoris untuk memulihkan status KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU. Upaya tersebut akan dilakukan melalui rapat pleno PBNU dalam waktu dekat.

KH Miftachul Akhyar menjelaskan, kesepakatan islah yang dicapai di Pondok Pesantren Lirboyo tidak otomatis membatalkan seluruh keputusan yang diambil selama konflik berlangsung. Oleh karena itu, pemulihan posisi Gus Yahya harus dilakukan sesuai mekanisme organisasi agar tetap konstitusional.

“Pleno yang belum diubah ini menanti pleno mendatang,” ujar Miftachul Akhyar, seraya menegaskan bahwa pengembalian jabatan Ketua Umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui rapat pleno, Minggu (28/12/2025).

Ia juga meminta Gus Yahya untuk tidak tersinggung dengan situasi tersebut. Menurut Rais Aam, proses pemulihan jabatan tidak perlu menunggu muktamar karena akan memakan waktu terlalu lama. Rapat pleno dinilai sebagai jalur paling realistis dan cepat untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan PBNU.

Diketahui, dinamika internal PBNU menguat sejak November 2025. Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November memutuskan memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Namun keputusan itu ditolak Gus Yahya yang kemudian melakukan perombakan kepengurusan dalam Rapat Harian Tanfidziyah pada 28 November.

Perombakan tersebut melibatkan rotasi sejumlah posisi strategis, termasuk Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Selanjutnya, Rapat Pleno Syuriyah PBNU pada 9 Desember menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Pada 13 Desember, Mohammad Nuh ditetapkan sebagai Katib Aam PBNU menggantikan KH Akhmad Said Asrori.

Di tengah dinamika tersebut, Gus Yahya tetap memimpin Rapat Koordinasi Pengurus Wilayah NU se-Indonesia pada 26 Desember di Gedung PBNU. Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus pusat dan 27 Pengurus Wilayah NU.

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyampaikan bahwa para pengurus wilayah menyambut positif hasil islah di Lirboyo dan berharap konflik internal PBNU dapat benar-benar berakhir secara permanen.

Sementara itu, warga Nahdliyin Nadirsyah Hosen mengingatkan agar islah tidak berhenti pada simbol rekonsiliasi. Ia menilai persoalan ideologis, tata kelola organisasi, serta mekanisme pemberhentian pengurus perlu diselesaikan secara tuntas sebelum muktamar digelar.

Menurut Nadirsyah, membawa konflik yang belum selesai ke forum muktamar justru berisiko memunculkan eskalasi baru. Ia menilai muktamar bukan forum ideal untuk menyelesaikan konflik kompleks, terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan dan tuduhan ideologis.

“Masalah kepemimpinan dan tuduhan ideologi harus berbasis data dan penjelasan terbuka, bukan sekadar voting,” ujarnya.

Ia juga mendorong penataan ulang desain kepemimpinan PBNU, termasuk kejelasan kewenangan Rais Aam dalam menunjuk dan memberhentikan Ketua Umum, agar potensi konflik serupa tidak kembali terulang di masa depan.