Pemerintahan Prabowo Diharapkan Bisa Tangani Anjloknya Harga Sayur di Tengah Gempuran Impor Pangan

AKURAT.CO DPR RI menyoroti harga sayur mayur pada sejumlah wilayah di Indonesia anjlok yang mengakibatkan petani dan industri pangan Indonesia merugi.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, mendorong pemerintahan yang baru untuk mempriotitaskan program peningkatan produktivitas pangan di Tanah Air, di tengah gempuran impor pangan yang mengancam kedaulatan pangan Indonesia.

"Tentu pangan itu sangat penting, kita berharap pangan itu menjadi prioritas utama buat pemerintahan berikutnya. Isu ini termasuk menjadi perhatian DPR," kata Daniel kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Dia menilai, fenomena anjloknya harga sayuran ini memperburuk kemajuan sektor pangan di Indonesia. "Di tengah maraknya impor produk pangan termasuk beras, fenomena harga sayur yang anjlok menjadi kabar buruk bagi industri pertanian kita. Puncak banjir impor pangan yang sudah terjadi selama dua tahun ini harus disiasati," tuturnya.

Dia juga menegaskan, pentingnya terobosan baru dari Pemerintah untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Apalagi, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memiliki konsen terhadap pertanian dan kemandirian pangan.

"Ekonomi rakyat sekarang lagi merosot. Semua lagi susah hidupnya. Daya beli anjlok sehingga pemerintah harus benar-benar mencari cara terobosan yang cerdas, khususnya dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan sebagai cita-cita kita bersama," ucap Daniel.

"Tapi langkah yang diambil jangan terlalu membebankan masyarakat, misalnya dengan adanya kenaikan pajak. Sehingga kekuatan Indonesia itu bisa benar-benar kita wujudkan," lanjutnya.

Daniel pun menyoroti, bagaimana isu subsidi pupuk yang selama ini masih banyak masalah turut menyumbang sebagai faktor kurangnya produktivitas pertanian.

"Pemerintah perlu melakukan tata kelola pupuk subsidi dengan baik. Jangan sampai hal tersebut jadi sumber korupsi, karena ini menyangkut nasib para petani agar menekan biaya produksi. Jadi subsidi pupuk tetap berjalan tanpa adanya korupsi," tegasnya.

Dia berharap, pemerintahan Prabowo ke depan bisa meningkatkan program-program bagi petani. Dengan begitu, produktivitas pangan Indonesia semakin lebih baik.

"Kita meningkatkan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Itu nomor satu, artinya irigrasi benar-benar harus diperhatikan, tersier juga harus benar, jangan sampai ada yang macet," sebut Daniel.

Untuk itu, Daniel berharap program-program yang telah dibuat dapat dijalankan dengan konsisten. Seperti langkah distribusi sayuran dari daerah yang sedang panen raya ke daerah yang kekurangan stok atau sedang mengalami lonjakan harga sayuran.

"Atau dengan mengatur sistem penjualan sayuran agar harga yang ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh petani dapat berjalan dengan baik," ujar Daniel.

"Dengan transparansi harga yang jelas, hal tersebut dapat melindungi petani dari manipulasi harga oleh tengkulak atau distributor yang tidak etis," tambahnya.

Daniel pun menyoroti catatan dari Serikat Petani Indonesia (SPI) tentang kegagalan pemerintahan saat ini dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

SPI mencatat kebijakan konversi tanah-tanah subur pertanian menjadi non-pangan serta penguasaan besar korporasi terhadap lahan pertanian menjadi kegagalan Pemerintah dan berharap pemerintahan Presiden Prabowo ke depan tidak mengulanginya.

Menurutnya, komitmen Prabowo mewujudkan swasembada pangan di Indonesia dalam empat tahun mendatang pastinya akan didukung DPR. Meski begitu, ia mengingatkan agar setiap program yang akan dilakukan betul-betul telah melalui kajian mendalam, misalnya program food estate atau pengembangan pusat pangan.

"Kalau emang ada lahan baru, benar-benar ada food estate yang baik. Jangan sampai gagal terus. Karena berkali-kali kita belasan tahun gagal. Makanya harus ada kajian yang benar-benar detail sehingga kedaulatan makan di Indonesia bisa terwujud," tutup Daniel.