Simposium Nasional PB HMI Bedah Peta Jalan Indonesia Emas, Mulai Isu Demokrasi hingga Kesejahteraan

AKURAT.CO Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Bidang Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa mengadakan simposium nasional bertema "Peta Jalan Indonesia Emas: Memperkuat Demokrasi, Pembangunan dan Kesejahteraan."

Simposium yang digelar di Ballroom Millennium Hotel Sirih Jakarta ini menghadirkan dua pembicara utama, yaitu Dr. Fachry Ali, M.A. dan Prof. H. Emil Salim.

Juga turut mengundang beberapa narasumber, seperti Dr. Tauhid Ahmad, Dr. H. Refly Harun, S.H, Dra. Chusnul Mariyah, Prof. Eko Priyo Purnomo, Dr. H. Ujang Komaruddin, Daud Yordan, Dr. Taufiqurokhman, dan Raziv Barokah, S.H.

Para narasumber menyampaikan berbagai macam analisis kritik mengenai permasalahan multidimensional di Indonesia yang masih ada selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Di mana pada pemerintahan selanjutnya akan menjadi warisan yang berat untuk diperbaiki.

Sebagai pemantik diskusi, PB HMI melalui Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Desa, Maryadi Sirat, mengutarakan bahwa simposium ini dirancang sebagai ruang diskusi yang inklusif, kritis dan konstruktif bagi seluruh elemen bangsa.

"Pembahasan mendalam bersama para barasumber diperlukan guna mencari solusi praktikal serta rekomendasi kebijakan yang tepat," ujarnya, Kamis (17/10/2024).

"Dalam simposium nasional ini, berbagai masalah krusial yang berkaitan dengan tujuan bernegara di Indonesia menjadi fokus diskusi yang mendalam. Salah satu isu utama yang mencuat adalah disorientasi tujuan bernegara, yang dipicu oleh praktik nepotisme serta partai politik yang belum sepenuhnya demokratis. Akibatnya, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung justru berubah menjadi alat yang menguntungkan segelintir pihak," Maryadi menerangkan.

Di sisi lain, otonomi daerah menghadapi tantangan besar karena ketidakseimbangan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah.

Hal ini membuat banyak daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, sehingga sulit untuk mencapai kemandirian yang diharapkan.

Dalam aspek ekonomi, kurangnya penerapan prinsip good corporate governance akan berdampak negatif pada pembangunan di berbagai sektor.

Simposium ini juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang komprehensif untuk mewujudkan demokrasi yang lebih matang.

Namun, upaya ini belum menjadi prioritas. Perhatian lain juga tertuju pada potensi penyalahgunaan big data oleh aparat penegak hukum ataupun pejabat pemerintahan untuk mempengaruhi opini publik.

Serta perlunya evaluasi ulang terhadap metode penilaian ekonomi yang selama ini terlalu bergantung pada data year on year (YoY).

Ekonomi inklusif diidentifikasi dan diprediksi sebagai kunci pembangunan yang berkeadilan, tetapi implementasinya masih terkendala oleh monopoli sumber daya dan lebarnya kesenjangan akses.

"Keadaan Indonesia sekarang berada pada momentum transisi pemerintahan yang esensial sehingga harus terus diawasi dan dikawal terutama oleh mahasiswa sebagai pilar demokrasi. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan seperti penegakan hukum yang tidak berjalan, kecenderungan pemerintah yang lamban dalam merespon kritik publik dan semakin minimnya partisipasi para pemuda dan pemudi untuk memperbaiki keadaan," tutur Maryadi.

"Keadaan ini menjadi isu yang perlu dikaji mendalam oleh PB HMI sebagai akademisi dan cendikiawan muslim Indonesia sehingga nantinya bisa dicarikan solusi secara holistik dan dapat memberikan masukan kebijakan yang progresif. Inilah alasan mengapa diadakannya simposium nasional urgen dilaksanakan," jelasnya.

Dalam simposium nasional, sejumlah rekomendasi strategis diajukan untuk memperbaiki keadaan negara.

Pertama, perlu adanya perbaikan kaderisasi dan budaya politik yang sehat berdasarkan demokrasi dan meritokrasi, mulai dari kampus hingga tingkat nasional.

Kedua, penguatan pengawasan berbasis masyarakat sipil, dengan keterlibatan akademisi, diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam politik dan hukum.

Ketiga, menekankan pentingnya pengawasan yang kuat untuk melengkapi pemerintahan serta peningkatan kualitas SDM dan teknologi agar Indonesia bisa bersaing di era digital.

Keempat, mencakup perwakilan di MPR sebagai solusi untuk kelemahan demokrasi langsung, pengendalian sistem digital, serta kebijakan affirmative action untuk akses ekonomi, reindustrialisasi, dan penguatan UMKM.

Kelima, percepatan transisi energi hijau dan regulasi anti-monopoli diusulkan untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi.

Melalui diskusi-diskusi yang digelar, Maryadi sebagai representatif PB HMI berharap simposium ini dapat membangun konsensus nasional yang kuat untuk memperjuangkan demokrasi dan ekonomi yang lebih substansial di pemerintahan yang akan datang.

"Dengan demikian, peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya menjadi visi semu. Melainkan rencana yang realistis dan dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen lapisan masyarakat demi kemajuan bangsa Indonesia," pungkasnya.