Penyelundupan 5 Ton Ikan Impor Akibat Lemahnya Pengawasan Pintu Masuk Negara

AKURAT.CO Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengatakan kasus penyelundupan 5 ton ikan impor ilegal di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan kelemahan dalam pengawasan di pintu-pintu masuk negara.

Tentunya, hal ini berpotensi merugikan nelayan lokal dan merusak stabilitas ekonomi sektor perikanan nasional.

"Penyelundupan sebesar ini jelas ancaman serius. Selain menghancurkan mata pencaharian nelayan lokal, barang ilegal ini juga dapat memengaruhi harga pasar dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintah harus mengambil langkah konkret dan tegas," kata dia dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Menurutnya, sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan ialah meingkatkan pengawasan memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti, menggunakan artificial intelligence (AI) serta X-ray pada setiap pintu masuk negara.

Baca Juga: 100 Hari Pertama, Pemerintah Prabowo-Gibran Berhasil Cegah Penyelundupan Barang Ilegal Rp3,7 Triliun

Selain itu, pentingnya digitalisasi dalam proses karantina nasional. Dia menyatakan, bahwa sistem karantina saat ini masih menyisakan celah untuk manipulasi dokumen.

"Salah satu langkah utama yang ditekankan adalah penguatan sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi canggih, seperti pemindai X-ray dan AI baik bandara maupun pelabuhan," kata dia.

Selain memperbaiki sistem pengawasan, Johan meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku penyelundupan, termasuk pencabutan izin usaha dan denda besar.

Dia juga mengkritisi, potensi kelalaian aparat di kawasan pabean yang memungkinkan barang ilegal sebesar itu mendekati pintu keluar.

Baca Juga: Wamenaker Akui Penyelundupan Tekstil Masalah Lama, Tapi Banyak yang Takut Menyuarakan

"Kita perlu menegakkan hukum yang tegas. Pelaku penyelundupan tidak hanya merugikan ekonomi negara, tapi juga masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Hukuman berat harus diberlakukan agar ada efek jera," tegasnya.

Dia juga menyerukan perlindungan yang lebih besar terhadap nelayan lokal, termasuk pemberian subsidi, akses permodalan, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

"Jika kita terus membiarkan barang impor ilegal masuk, nelayan kita yang akan menjadi korban utama. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada mereka," katanya.

Johan turut mengimbau masyarakat, untuk mendukung produk perikanan lokal. Dia menegaskan, bahwa memilih produk lokal bukan hanya membantu nelayan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

"Kami akan terus mengawal kebijakan terkait pengawasan produk impor dan perlindungan nelayan," tegasnya.

Johan juga berkomitmen, untuk mendesak pemerintah memperketat pengawasan di pintu masuk negara demi mencegah kerugian serupa di masa depan.