Istana Akui Ada Kementerian Salah Tafsir Soal Inpres Efisiensi Anggaran

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, disebut sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan. Termasuk, dalam kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi, memastikan bahwa anggaran yang dipangkas pemerintah juga hanya berkutat pada pos-pos anggaran yang sifatnya lemak atau pemborosan.

"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," kata Hasan melalui keterangannya, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga: DPR Ikut Kawal UKT Perguruan Tinggi agar Tak Naik Akibat Efisiensi Anggaran

Dia mengatakan, penyisiran yang dilakukan Presiden mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Padahal menurutnya, belanja-belanja itu sebenarnya tidak ada masalah jika ditiadakan.

Antara lain, pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya. "Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," ucap Hasan.

Hasan menegaskan, bahwa ini sekaligus membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK akibat kebijakan efisiensi. Padahal, bisa saja pemutusan hubungan kerja terjadi akibat kontrak kerja karyawan tersebut sudah habis lalu tidak diperpanjang.

"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," ujarnya.

Selain itu, dia juga meluruskan terkait banyaknya berita yang membingkai efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik. Menurutnya, ada sejumlah kementerian yang salah menafsirkan Inpres soal efisien anggaran.

"Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," tegasnya.

Baca Juga: UKT Berpotensi Naik Imbas Efisiensi Anggaran, Mendiktisaintek Diminta Diskusi dengan Kemenkeu

Dia pun menganalogikan efisiensi dengan kearifan lokal tentang besarnya manfaat menyisihkan segenggam dari tiga gelas beras yang dikonsumsi setiap hari.

Menurutnya, satu genggam beras itu tidak akan terasa dan tidak akan mengurangi jatah yang dimakan sehari. Bahkan, bisa jadi lebih baik, karena menghindari mubazir, akibat nasi yang dimasak berlebih lalu bersisa dan menjadi basi.

Tapi, segenggam beras yang disisihkan tadi, dalam kurun waktu tertentu, akan terkumpul. Ia akan memberi manfaat bagi keluarga atau tetangga yang membutuhkan.

"Segenggam beras dimasukkan ke gentong selama 10 hari, itu bisa buat memberi makan tetangga yang tidak bisa makan, atau bisa kita makan ketika beras kita betul-betul habis," ujar Hasan.

Dia mengatakan, perhatian Presiden terhadap persoalan anggaran ini tak terlepas dari upaya untuk mewujudkan visi Asta Cita, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya, misi keenam Asta Cita, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Berangkat dari hal-hal kecil, tambahnya, Presiden Prabowo berjuang untuk membuat negara menjadi lebih baik, masyarakat lebih produktif, dengan belanja negara yang bisa lebih punya manfaat bagi masyarakat.

"Seperti yang sering dingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tandas Hasan.