Menteri Wihaji: Makan Bergizi Gratis Kunci Pencegahan Stunting

AKURAT.CO Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Wihaji, mengungkapkan bahwa salah satu fungsi MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah untuk mencegah stunting. 

“Pencegahan stunting dimulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari ibu hamil sampai balita. Karena itu, mereka ini diberi asupan gizi agar anak setelah usia dua tahun, insyaAllah, aman. Kalau sudah lewat dua tahun dan terjadi stunting, penyembuhannya cukup sulit,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (16/4/2025).

Baca Juga: BNI Beri Makan Bergizi hingga Smart Parenting di Tasikmalaya, Cegah Stunting

Presiden Prabowo menargetkan jumlah penerima MBG sebanyak 3 juta orang pada April 2025 kemudian mengalami peningkatan hingga 8 juta penerima sampai akhir tahun 2025. 

Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi bagian dari upaya nasional dalam percepatan penurunan angka stunting, khususnya dalam memastikan kecukupan gizi pada kelompok rentan sejak masa kehamilan hingga usia balita.

“Kita cek, kita pastikan, nanti kita evaluasi apakah ada masalah di lapangan,” ujarnya.

Program MBG memastikan generasi masa depan Indonesia dapat tumbuh sehat dan berkualitas sejak dini, yang bergerak menjadi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menurunkan angka stunting.

Turut serta Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyalurkan Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada sejumlah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Mawar, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Selasa (15/4/2025).

Baca Juga: Ibas Apresiasi Peran TNI, Ahli Gizi, dan Masyarakat dalam Sukseskan Program MBG di Ngawi

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan bahwa pendanaan program MBG sepenuhnya berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Berdasarkan data dari salah satu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kota Palembang, program MBG telah menjangkau sekitar 3.400 penerima. Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

“Kita punya tanggung jawab moril sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengawasinya,” tegas Gubernur Herman.