Perbedaan Pramono dan Dedi Mulyadi dalam Tangani Anak Bermasalah, Pengamat: Rehabilitatif vs Represif

AKURAT.CO Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam menangani anak-anak yang berperilaku menyimpang atau bermasalah menjadi perhatian.

Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto (SGY), menyoroti tajam kontras kebijakan dua kepala daerah tersebut.

Ia membandingkan pendekatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dinilainya cenderung represif, dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang lebih edukatif dan inklusif.

SGY menyebut, wacana Dedi Mulyadi yang akan mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer sebagai langkah yang berpotensi melanggar hak-hak anak.

Ia mengingatkan, pendekatan seperti itu bisa berbenturan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

“Kebijakan Gubernur Jawa Barat berpotensi menyalahi norma dasar perlindungan anak. Ini bisa mengarah pada pelanggaran hak-hak anak yang dijamin oleh negara,” ujar SGY saat dihubungi, Selasa (13/5/2025).

Baca Juga: Di Forum Parlemen OKI, Puan Dorong Kerja Sama Ekonomi Strategis dengan Negara Sahabat

Sebaliknya, ia memuji kebijakan Gubernur Pramono Anung yang membuka akses taman kota, perpustakaan, dan museum selama 24 jam.

Kebijakan ini dinilainya sebagai bentuk inovasi sosial yang selaras dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia.

“Kebijakan ini mendorong pendidikan nonformal yang memperkaya karakter dan wawasan anak-anak, terutama mereka yang rentan terhadap pengaruh lingkungan negatif,” lanjutnya.

Menurut SGY, ruang publik yang aman, inspiratif, dan inklusif jauh lebih efektif dalam mencegah kenakalan remaja ketimbang pendekatan militeristik atau pemidanaan dini.

Ia menegaskan, trauma akibat perlakuan represif justru dapat memperburuk kondisi psikologis anak.

“Pendekatan yang berbasis budaya dan pendidikan akan membentuk generasi yang lebih kreatif, positif, dan tangguh menghadapi tantangan sosial,” ujarnya.

SGY menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa arah kebijakan seorang kepala daerah sangat bergantung pada sensitivitas sosialnya.

Perbedaan tajam antara dua pendekatan ini, menurutnya, merupakan cerminan dari filosofi kepemimpinan yang berbeda dalam menyikapi problem sosial anak-anak.

“Kebijakan yang sensitif terhadap hak dan masa depan anak akan membawa dampak jangka panjang yang jauh lebih positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Tanggung Kebutuhan Anak Korban Ledakan di Garut, per Keluarga Rp50 Juta