MK Putuskan Sekolah Wajib Gratis, DPR Ingatkan Aturan Turunan Harus Jelas

AKURAT.CO Komisi X DPR menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan agar pendidikan dasar, dari SD hingga SMP, di sekolah swasta maupun negeri digratiskan. 

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menyebut putusan tersebut sebagai langkah progresif yang telah lama dinantikan masyarakat. Menurutnya, keputusan MK sejalan dengan tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa implementasi di lapangan tidaklah sesederhana putusan itu, terutama karena adanya ragam kategori sekolah swasta.

Baca Juga: Pemerataan Pendidikan, Putusan MK Soal SD-SMP Gratis Harus Segera Dilaksanakan

"Cuma turunannya agak problematik sedikit yah. Kan ada SD swasta mandiri, ada SD swasta tidak mandiri. Ada SMP swasta tidak mandiri, ada SMP swasta mandiri," kata Nyoman dalam keterangannya, Rabu (28/5/2025).

Sekolah swasta yang tidak mandiri, adalah ketergantungan pembiayaannya memang pada pemerintah dan pihak eksternal. Sekolah tersebut biasanya tumbuh dari kebutuhan masyarakat di daerah terpencil, yang tidak memiliki cukup sekolah negeri. 

"Nah yang begini menurut saya tidak masalah, memang harus digratiskan itu," ungkap Legislator asal Bali tersebut.

Sebaliknya, sekolah swasta mandiri sebagian besar yang bersekolah di sana adalah keluarga mampu dan tidak bergantung pada dana pemerintah.

"Sekolah swasta itu tidak mengambil uang dari BOS, kan. Ya artinya mereka tidak terlalu fokus dengan biaya dana BOS. Nah, tetapi mendapatkan uang dari kontribusi orangtua murid. Nah ini bagaimana mengurusnya, mengaturnya," tutur dia.

Baca Juga: KPK Temukan Pembangunan SD di Jakarta Molor, Pramono Langsung Turun Tangan

Nyoman menambahkan, saat ini DPR melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) tengah membahas skema yang relevan untuk mengakomodasi berbagai jenis sekolah tersebut. 

Dia berharap, aturan turunan dari putusan MK nanti bisa membedakan antara sekolah yang harus digratiskan sepenuhnya dan sekolah yang masih bisa menerima kontribusi dari masyarakat.

"Kebetulan sekali di DPR sedang bekerja Panja Sidiknas. Itu akan mencoba memasukkan ini agar jelas, mana yang masuk kategori gratis, dan mana yang menjadi kontribusi dari masyarakat," tutup Nyoman.