Wacana Pensiun ASN di Usia 70 Tahun, Komisi II DPR Minta Kajian Serius

Paskalis Rubedanto | 28 Mei 2025, 19:23 WIB

AKURAT.CO Komisi II DPR RI tengah menanggapi serius wacana perpanjangan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 70 tahun.

Komisi yang membidangi urusan pemerintahan dan kepegawaian ini berencana menggelar rapat khusus guna membahas secara mendalam dampak dari kebijakan tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, menegaskan perlunya kajian menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala daerah, karena karakteristik kebutuhan ASN di tiap wilayah berbeda-beda.

"Usulan ini harus dikaji secara komprehensif. Setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan SDM yang unik, apalagi jika menyangkut posisi yang menuntut fisik, kreativitas, dan produktivitas tinggi," ujarnya, Rabu (28/5/2025).

Menurut legislator asal Dapil Papua Selatan itu, usia 70 tahun sudah masuk kategori lansia, di mana secara alamiah terjadi penurunan fungsi fisik dan mental.

Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi kualitas kerja serta memperlambat regenerasi ASN.

"Jika usia pensiun diperpanjang, generasi muda akan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam birokrasi. Ini bisa menghambat masuknya energi dan inovasi baru," kata Indrajaya.

Ia juga menyoroti potensi beban keuangan negara yang meningkat, terutama dalam hal biaya kesehatan ASN lansia dan anggaran pegawai yang bisa membengkak.

"Perpanjangan usia pensiun tidak boleh mengorbankan formasi ASN baru. Ini bisa menekan kuota rekrutmen setiap tahun dan tentu sangat tidak adil bagi anak-anak muda yang ingin mengabdi," jelasnya.

Namun demikian, Indrajaya menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk diskriminasi terhadap kelompok usia tua. Menurutnya, mereka tetap dihargai atas dedikasi dan pengalamannya.

“Dalam filosofi Jawa, usia 70 dikenal sebagai 'wewayah'—fase penuh kebijaksanaan dan kedewasaan.

Justru karena itulah, masa ini layak menjadi waktu untuk menikmati hasil kerja dan memberikan peran sebagai penasihat atau pembimbing, bukan beban kerja teknis,” imbuhnya.

Ia berharap rencana ini tidak diputuskan secara tergesa-gesa dan benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik secara struktural, sosial, maupun fiskal.