Adies Kadir Kritik Keras Kemenag: Jemaah Haji RI Dapat Fasilitas Terendah, Padahal Dana Besar

AKURAT.CO Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Adies Kadir, menilai, jemaah haji reguler Indonesia seharusnya sudah bisa menikmati layanan yang jauh lebih baik—bahkan mendekati standar haji khusus (ONH Plus)—jika manajemen anggaran dikelola secara efisien dan transparan.

Pernyataan itu disampaikan Adies saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama mitra kerja haji di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025).

“Ada satu hal yang cukup membuat kita miris. Fasilitas haji itu ternyata dibagi dalam kategori A sampai D, dan jemaah reguler Indonesia masuk dalam grade D—yang termurah. Ini memukul kami,” ujar Adies, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Menurutnya, dengan kemampuan pengelolaan keuangan dan jumlah setoran haji yang besar, semestinya Indonesia mampu memberikan layanan lebih baik bagi jemaah reguler.

“Kita mampu masuk ke grade B, bahkan dengan fasilitas seperti bed sofa yang saat ini hanya diberikan untuk jemaah ONH Plus. Kalau pengelolaan lebih efisien, biaya haji bisa ditekan tanpa mengorbankan kualitas,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Kritik Kemenag Soal Tenda Jemaah Haji: 300 Orang Padahal Kapasitas Hanya 200

Adies menekankan, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama.

Ia menuntut agar fokus ke depan bukan hanya pada efisiensi, tetapi juga peningkatan kenyamanan jemaah.

“Tahun ini mungkin masih ada toleransi karena transisi, tapi ke depan ini jadi PR besar. Kita ingin 221.639 jemaah reguler bisa beribadah dengan nyaman, terutama saat puncak ibadah di Armuzna yang sangat berat,” ungkapnya.

Adies juga menyampaikan kekhawatirannya setelah memantau langsung kondisi lapangan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Ia merasakan langsung dampak suhu ekstrem yang bisa mengancam kesehatan jemaah, khususnya lansia.

Selain akomodasi dan cuaca, Adies menyoroti masalah layanan kesehatan. Ia mengungkap adanya laporan soal petugas medis Indonesia yang kesulitan beroperasi karena belum memiliki izin dari otoritas Arab Saudi.

“Petugas medis kita bahkan sempat ‘diuber-uber’ polisi lokal karena belum pegang izin resmi. Pasien pun akhirnya dirawat sembunyi-sembunyi dari gang ke gang. Ini tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.

Baca Juga: Diskon Tarif Listrik 50 Persen Juni-Juli Batal dan Dialihkan ke Bantuan Subsidi Upah, Ternyata Ini Alasannya

Ia meminta Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan memastikan persoalan teknis seperti ini tak lagi mengganggu pelayanan kesehatan jemaah di masa mendatang.