DPR Dukung Peningkatan Fasilitas RS TNI: Bagian dari Pertahanan Nasional yang Tangguh

AKURAT.CO Komisi I DPR mendukung penandatanganan 27 kontrak dengan industri pertahanan nasional, serta program peningkatan fasilitas 20 Rumah Sakit TNI senilai total Rp33 triliun, saat pembukaan Indo Defence 2025 Expo dan Forum di Jakarta.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim atau Deng Ical, menyatakan langkah strategis ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian sektor pertahanan nasional serta meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI.

"Kami menyambut baik langkah Kementerian Pertahanan dalam mempercepat modernisasi alutsista melalui kolaborasi dengan industri pertahanan dalam negeri. Ini selaras dengan visi kemandirian pertahanan nasional yang selama ini kami dorong," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/6/2025).

Baca Juga: Puluhan RS TNI Kekurangan Dokter Spesialis, Kemehan Diimbau Gandeng Fakultas Kedokteran

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, upgrading 20 Rumah Sakit TNI merupakan langkah krusial dalam memperkuat dukungan kesehatan bagi prajurit, keluarga, dan masyarakat sekitar. 

Menurutnya, aspek pertahanan tidak hanya berbicara soal alutsista, tetapi juga kesiapan dan kesejahteraan personel. Dia berharap, kerja sama antara pemerintah dan industri pertahanan nasional terus diperluas demi terwujudnya kemandirian dan kemajuan teknologi pertahanan Indonesia.

"Investasi pada sistem pertahanan harus menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi prajurit. Rumah Sakit TNI yang representatif dan modern adalah bagian dari pertahanan nasional yang tangguh," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi penandatanganan 27 kontrak dengan industri pertahanan dan upgrading 20 Rumah Sakit TNI senilai Rp33 triliun. Prosesi penandatanganan dilakukan usai pembukaan Indo Defence 2025 Expo dan Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (11/06/2025).

Baca Juga: Naikkan Gaji Hakim, Prabowo Rela Potong Anggaran TNI/Polri: Indonesia Butuh Hakim yang Tak Bisa Dibeli

Penandatanganan kontrak bersama ini menjadi penegasan nyata, atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang tangguh dan modern.

Sebanyak 27 kontrak bersama tersebut, melibatkan Kementerian Pertahanan dengan para mitra penyedia barang dan jasa pertahanan yang merupakan BUMN dan BUMS, yakni:

1. PT PAL Indonesia;
2. PT Dirgantara Indonesia;
3. PT Pindad;
4. PT LEN Industri;
5. PT Dahana;
6. PT Republik Defens Indonesia;
7. PT Praba Cipta Mandiri;
8. PT Nusantara Turbine Propulsi;
9. PT Agrapana Nugraha Katara;
10. PT Tesco Indomaritim;
11. PT Indonesia Defence Systems;
12. PT Aggiomultimex International Grup;
13. PT Sapta Cakra Manunggal;
14. PT Mitra Harapan Abadi;
15. PT Mulia Buana Dharma Trans;
16. PT Ellips Projects UK,
17. PT Noahtu Shipyard.