Prabowo Turun Langsung Selesaikan Banyak Kasus, Ketua MPR Sentil Peran Para Menteri

AKURAT.CO Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyoroti banyaknya persoalan teknis belakangan ini yang langsung ditangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dia menyayangkan sejumlah pembantu presiden di jajaran kementerian, yang dinilai belum optimal menyelesaikan masalah di ranah kewenangannya masing-masing.

"Sebaiknya saya kira pembantu-pembantu Presiden memberi kajian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, sehingga itu tidak menjadi beban masalah bagi Presiden," ujar Muzani kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Baca Juga: Prabowo Resmikan Pusat Layanan Estetika dan Kebugaran Bertaraf Internasional di Bali

Menurutnya, sejumlah persoalan yang kini harus diputuskan langsung oleh kepala negara sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat kementerian. Seharusnya, para menteri mampu menjadi penyaring dan penyelesai masalah di lini eksekutif, bukan justru membebani Presiden dengan isu-isu teknis.

"Padahal persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat Kementerian. Apakah pulau atau masalah-masalah lain, supaya Presiden dibebani dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, lebih komprehensif, dan lebih bermakna bagi kepentingan dan kemajuan masyarakat," tutup Muzani.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto belakangan turun langsung menyelesaikan sejumlah polemik, termasuk soal status administratif Pulau Enggano yang akhirnya ditegaskan lewat Instruksi Presiden (Inpres) sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu.

Isu-isu lain seperti penanganan konflik sengketa empat Pulau di Aceh dengan Sumatera Utara (Sumut), tambang nikel di Raja Ampat, hingga ketegasan dalam pengelolaan wilayah perbatasan, belakangan juga menjadi atensi langsung Presiden, memunculkan kesan kurang maksimalnya kerja para menteri teknis.

Muzani mengingatkan bahwa peran pembantu Presiden bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam merumuskan solusi berbasis kajian menyeluruh agar beban kepemimpinan nasional dapat difokuskan pada agenda besar negara.