24 Calon Dubes Diuji secara Rahasia, Ketua DPR: Ini Menyangkut Integritas

AKURAT.CO DPR telah menerima surat Presiden Prabowo Subianto yang berisi 24 nama calon duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) untuk 24 negara dan organisasi internasional.

Ketua DPR, Puan Maharani, mengatakan, sejumlah nama akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) secara tertutup oleh Komisi I DPR.

Baca Juga: DPR Terima Surpres Calon Dubes, Komisi I Ditugaskan Membahas secara Rahasia

"Ada surat, yang alhamdulillah sudah kami terima, dari Presiden tentang nama-nama calon dubes. Sesuai dengan mekanismenya sudah kami laksanakan. Sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR dan nantinya akan dibahas di Komisi I," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/7/2025).

Menurut Puan, nama-nama calon dubes maupun proses pembahasannya di DPR bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas para calon yang diusulkan.

Baca Juga: Pimpinan DPR Kantongi Nama-nama Dubes, Penempatan Wakil RI di 13 Negara Segera Dimulai

"Tadi dalam rapat paripurna sudah saya sampaikan bahwa nama-nama bersifat rahasia. Kemudian pembahasannya pun bersifat rahasia karena ini menyangkut nama dan terkait integritas dan lain sebagainya," ujarnya.

Meski tidak menyebutkan nama-nama calon, Puan membenarkan bahwa dari 24 negara tujuan yang diajukan pemerintah, termasuk di antaranya adalah Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baca Juga: Komisi I DPR Segera Gelar Fit and Proper Test Calon Dubes, Termasuk untuk AS dan Korut

"Termasuk," jawabnya ketika ditanya apakah AS dan PBB masuk dalam daftar usulan.

Namun, saat kembali ditanya soal identitas para calon, Puan menolak untuk membuka nama-nama tersebut.

"Enggak boleh," katanya.

Baca Juga: Puan Minta Calon Dubes Harus Paham Situasi Geopolitik Dunia

Puan menambahkan, mulai hari ini, Komisi I akan menjalankan seluruh mekanisme yang berlaku dalam proses seleksi calon dubes.

"Jadi, nanti tunggu hasil dari fit and proper yang dilakukan oleh Komisi I. Mulai hari ini, Komisi I akan melakukan mekanisme di Komisi I untuk melakukan fit and proper," ujarnya.

Baca Juga: Pengisian Kursi Dubes AS Sudah Jadi Perhatian Prabowo, Setneg: Tinggal Tunggu Waktunya