Maknai Ulang Hijrah untuk Wujudkan Masyarakat Madani dan Berbudi Pekerti Luhur

AKURAT.CO Hijrah bukanlah sekadar perpindahan fisik, apalagi soal penampilan luar.

Di balik peristiwa besar itu, terkandung makna mendalam tentang transformasi sosial dan spiritual untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam keputusan hijrah.

Demikian disampaikan Dr. Moch. Syarif Hidayatullah, Ketua Umum Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia, terkait makna hijrah di tengah kompleksitas zaman modern.

Menurutnya, konsep hijrah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW adalah fondasi untuk mewujudkan persatuan dan perdamaian, yakni sebuah gerakan kolektif menuju tatanan masyarakat madani yang berkeadaban dan berbudi pekerti luhur.

Syarif mengatakan, salah satu keberhasilan Nabi adalah proses al-mua'akhah atau mempersaudarakan kaum pendatang (muhajirin) dan pribumi (ansor) di Madinah.

"Rasulullah SAW berhasil merukunkan, mendamaikan dan mempersaudarakan antara kedua belah pihak itu," ujarnya, melalui keterangan yang diterima, Kamis (4/7/2025).

Keberhasilan tersebut, lanjut Syarif, dilembagakan melalui Piagam Madinah yang menjalin kesepakatan tidak hanya internal umat Islam tetapi juga dengan umat beragama lain.

Bahkan, disebutkan bahwa Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi pertama dalam Islam dan menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat Madinah yang majemuk dan harmonis.

"Artinya memang hijrah ini berhasil. Tidak hanya mencegah konflik dan kekerasan, tapi justru lebih dari itu, memajukan Madinah dan membuat sesama warga mempunyai rasa saling memiliki," katanya.

Akademisi UIN Jakarta itu menekankan untuk membangun model hijrah yang damai dan konstruktif.

Jangan sampai narasi hijrah dimaknai hanya sebatas tampilan fisik, pendukung kekerasan, tanpa menyentuh aspek perilaku, akhlak dan hal-hal substantif.

"Hijrah itu perpindahan dari satu titik ke titik yang lain, yang upayanya adalah upaya-upaya perbaikan. Justru, kalau melakukan kekerasan itu mundur," ujar Syarif.

Untuk meluruskan narasi hijrah yang benar, Syarif menyoroti peran penting para dai, akademisi dan pemimpin bangsa.

Para dai, sebagai influencer yang mengajak masyarakat untuk kebaikan, memiliki tugas penting menciptakan harmoni melalui materi dakwahnya.

Dai harus mampu meredam energi negatif di tengah masyarakat dan mengarahkannya pada hal-hal positif sesuai ajaran yang arif dan bijak.

Sementara itu, para akademisi di kampus tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif, produktif dan bertanggung jawab kepada mahasiswa. Agar memiliki benteng terhadap narasi dan ideologi ekstrem.

"Kalau materinya itu menghasut, mengagitasi, mendukung kekerasan, tindakan radikal dan ekstrem, nah ini bisa berbahaya," ungkap Syarif.

Untuk membangun wawasan kebangsaan yang konkret, dia menegaskan pentingnya masyarakat, pemangku kebijakan dan pemimpin publik menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.

Menurutnya, kegagalan para pemimpin dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur Pancasila inilah yang menjadi celah dan pembenar bagi kelompok ekstremis, mempersoalkan penerapan Pancasila yang belum ideal dan tidak sejalan dengan syariat Islam.

Padahal jika dicermati mendalam, Pancasila telah sejalan dengan syariat Islam.

"Pancasila itu tidak bertentangan dengan teks syariah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tinggal bagaimana Pancasila diterapkan agar tidak menjadi ideologi yang hanya di tataran ide," pungkas Syarif.