Kasus Juliana Marins di Rinjani Jadi Evaluasi Nasional, SOP Pendakian Akan Diperketat

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menanggapi gugatan yang diajukan keluarga turis Brasil, Juliana Marins, yang meninggal dunia usai terjatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Budi menegaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pendakian gunung untuk wisatawan asing ke depan.

"Gugatan diajukan dari pihak keluarga, yang kedua melalui semacam badan NGO di sana, bukan resmi dari pemerintah," ujar Budi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Baca Juga: Prabowo dan Presiden Brasil Berpotensi Bahas Insiden Juliana Marins di Sela KTT BRICS

Meski begitu, pemerintah Indonesia tetap menjaga komunikasi dengan otoritas Brasil melalui jalur diplomatik yang baik, termasuk melalui kedutaan besar masing-masing negara. Dia menekankan, sejumlah fakta di lapangan perlu diluruskan untuk melihat kasus secara utuh.

"Karena memang situasi lapangannya seperti itu, kondisi yang ada sebenarnya, pada saat yang bersangkutan ini di ketinggian 600 meter mile itu menyatakan sakit, enggak sanggup lagi naik. Tapi oleh teman-temannya ditinggal, disuruh tunggu sendiri. Yang lain lanjut, setelah itu jatuh kedalaman 600 meter. Ini fakta kejadian seperti itu," jelasnya.

Menurutnya, seharusnya para pendaki lain tidak meninggalkan rekan yang sakit sendirian. Dari kasus ini, pemerintah akan mengevaluasi serius SOP keselamatan dalam aktivitas pendakian, terutama yang melibatkan wisatawan asing.

Baca Juga: Yusril: Hubungan Indonesia-Brasil Jangan Terganggu Insiden di Rinjani

"Kita akan perketat SOP ke depan untuk khusus wisatawan yang memang ingin mendaki gunung. SOP-nya harus kita perketat. Standar keamanannya harus kita perketat. Yang kedua, tingkat kesiapan kalau ada kejadian. Harus siap. Termasuk para pemandu harus ada standarnya. Jangan seperti yang ini, pemandu juga enggak jelas," tegasnya.

Budi juga menyatakan, semua pihak yang terlibat telah berusaha menolong korban, termasuk relawan dan aparat yang ada di lapangan. Proses otopsi pun telah dilakukan di Indonesia, dan jika otoritas Brasil tetap menghendaki pemeriksaan tambahan, pemerintah menghormati langkah tersebut.

"Percayalah pemerintah Brasil dan kita, Bapak Presiden di sana sudah bicara masalah ini. Kita menjaga hubungan baik. Kita menjaga karena semua sudah dilakukan dengan baik. Masalah itu di situ ada relawan yang menolong. Ada juga aparat enggak masalah. Di sini juga diotopsi. Kalau di sana otopsi lagi, ya di sini juga sama juga," pungkas Budi.