Prabowo Ultimatum Pengusaha Penggilingan Padi Nakal: Akan Saya Sita, Saya Serahkan ke Koperasi

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, mengultimatum para pelaku usaha penggilingan padi agar tidak bermain-main dengan harga yang bisa merugikan petani dan membebankan rakyat Indonesia.

Dirinya pun tak akan ragu mengambil alih usaha penggilingan padi yang 'nakal' dan menyerahkannya ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, hal ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejateraan rakyat.

Terkait hal ini, Prabowo mengaku telah berkonsultasi ke Ketua Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Agung, bahwa tidak ada potensi multitafsir terkait Pasal 33 Ayat (2), yang menyatakan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Baca Juga: Kasus Beras Oplosan, Prabowo Perintahkan Kejagung dan Polisi Usut Pengusaha Tanpa Pandang Bulu

"Penggiling padi adalah cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh kepada kepentingan negara, ya saya gunakan sumber hukum ini. Saya katakan, saya akan sikat penggiling-penggiling padi itu, saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan," ujar Prabowo dalam peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Dia mengaku, mendapatkan laporan bahwa ada sejumah pelaku usaha penggilingan padi yang bisa mendapatkan keuntungan mencapai Rp2 triliun tiap bulan. Karena itu, pemerintah telah berupaya menertibkan hal ini agar harga nilai tukar padi dari petani tetap stabil.

"Saya dapat laporan, 1 penggiling padi untung setiap panen Rp2 triliun per bulan. Rp1 sampai Rp2 triliun per bulan, sudah kita tertibkan. Begitu kita keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung beli (padi) Rp6.500, oke berhasil," katanya.

Namun, saat ini ada masalah baru yakni beras berlabel premium ternyata oplosan. Dia pun menginstruksikan Kejaksaan Agung serta Polri, untuk mengusut kasus tersebut karena telah menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. 

Baca Juga: DPRD Jakarta Dukung Pembentukan Pansus Tangani Kasus Beras Oplosan

"Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak inilah, bea cukai inilah dan sebagainya. Ini Rp 100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha," ucapnya.

Prabowo menegaskan tidak bisa menerima segala tindakan curang. Menurutnya, itu adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat, sehingga hukum harus ditegakkan.

"Saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," tegasnya.