Kemenko PMK Dorong ASN Hidup Sehat, Obesitas dan PTM Mengancam Produktivitas

AKURAT.CO Indonesia saat ini menghadapi beban penyakit ganda. Penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung, diabetes, ginjal, dan kanker terus meningkat, sementara penyakit menular seperti TBC, diare, dan ISPA masih tinggi.

Bahkan, penyakit yang seharusnya sudah terkendali seperti polio kembali muncul, disertai ancaman penyakit infeksi baru seperti COVID-19.

Menanggapi situasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengajak seluruh pihak memperkuat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui kolaborasi lintas sektor.

“Sebagaimana amanat Inpres No. 1 Tahun 2017, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus mengambil kebijakan sesuai kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Germas,” ujar Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, saat menghadiri acara puncak Series Sehat Bugar Produktif di Monas, Kamis (7/8/2025).

Imam mengungkapkan, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, kelompok ASN—termasuk PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD—menyumbang angka tertinggi kasus obesitas sentral sebesar 49,5 persen.

Selain itu, 93,3 persen ASN tidak cukup mengonsumsi buah dan sayur, 39,3 persen kurang aktivitas fisik, 42,7 persen gemar makanan tinggi gula, dan 31,5 persen rutin mengonsumsi makanan berlemak. Konsumsi protein hewani harian juga masih rendah.

“Pola hidup tidak sehat ini menyebabkan risiko tinggi terkena PTM seperti jantung koroner, stroke, kanker, dan gagal ginjal,” ujarnya.

Baca Juga: Asbanda dan Bank BPD DIY Dorong Digitalisasi Keuangan Desa Lewat Siskeudes

Imam menyebut, risiko tersebut tak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menambah beban besar pada sistem kesehatan nasional.

Data BPJS Kesehatan 2014–2024 mencatat biaya penyakit katastropik mencapai Rp235 triliun.

Sebagai langkah konkret, Kemenko PMK mulai mengadakan pengukuran kebugaran jasmani dan akan menggelar skrining kesehatan gratis bagi seluruh pegawainya pada pekan ketiga Agustus.

Program ini akan diperluas ke kementerian/lembaga lain secara bertahap.

“Program ini murah dan bisa dilakukan di mana saja. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan pusat hingga daerah, serta keterlibatan tokoh masyarakat,” tegas Imam.