Aktivis 98 Gelar Retret dan Konsolidasi Nasional, Soroti Sejumlah Kebijakan Pemerintah

AKURAT.CO Puluhan aktivis 98 mengadakan Retret dan Konsolidasi Nasional Aktivis 98 Indonesia di Bumi Perkemahan Lor Sambi, Dusun Sambi, Pakem, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu dan Minggu (9-10/8/2025).

Retret Aktivis 98 Indonesia dihadiri perwakilan aktivis 98 dari berbagai daerah yakni Lampung, Jakarta, Bandung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Medan, Surabaya,Cirebon, Surabaya dan Yogyakarta sebagai tuan rumah.

Dalam pertemuan tersebut, Presidium Aktivis 98 menyoroti beberapa persoalan mendesak, mulai dari lemahnya kinerja sejumlah pembantu Presiden, kebijakan perpajakan yang membebani rakyat hingga potensi oligarki dalam pembentukan super holding BUMN Danantara.

Baca Juga: Aktivis 98: Revisi UU TNI Tak Langgar Semangat Reformasi

Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet guna memastikan hanya pejabat berintegritas dan berpihak pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan.

Selain itu, aktivis 98 juga mengkritisi kebijakan insentif pajak yang dinilai tidak tepat sasaran dan membebani rakyat. Mereka menuntut agar kebijakan pajak yang adil dan berpihak pada rakyat segera diterapkan.

Menurut mereka, pemberian insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih.

Baca Juga: Ketua Aktivis 98 Sebut Kenaikan Jabatan Prabowo Bukan Politisasi: Memang Wis Wayahe Jenderal

Desakan itu muncul setelah mereka melihat lemahnya kinerja sejumlah menteri dalam menjalankan program-program strategis pemerintah. Termasuk membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat pencapaian visi pemerintahan dan memperburuk kepercayaan publik.

"Kami melakukan konsolidasi nasional ini berawal dari kegelisahan melihat kondisi bangsa hari ini. Kabinet sekarang ini kinerjanya kurang baik. Ada beberapa program yang bagus, tapi karena kinerja menteri-menterinya tidak layak, program tersebut tidak berjalan sesuai harapan," jelas Ketua Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya, dalam jumpa pers di Pendopo Lawasan Alun-alun Utara Yogyakarta, Minggu (10/8/2025).

Surya mencontohkan, program populer seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dijalankan secara profesional. Namun, ia menilai penanggung jawab program tersebut justru kurang kompeten dan lebih dipilih karena kompromi politik ketimbang keahlian.

Baca Juga: Aktivis 98 Wahab Talaohu: Hanya Prabowo-Gibran yang Punya Komitmen Supremasi HAM di Indonesia

Belum lagi kebijakan ekonomi, terutama di sektor perpajakan yang dianggap membebani rakyat kecil.

Di saat ekonomi global lesu, para menteri justru membuat kebijakan di sektor pajak yang memberatkan rakyat menjelang perayaan HUT Kemerdekaan ke-80 RI.

Sebut saja rencana pemberlakuan kebijakan pajak marketplace, media sosial hingga penerapan Payment ID. Belum lagi kebijakan pengambilan tanah terlantar oleh BPN yang dianggap merampas hak milik rakyat.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Ungkap Alasan Banyak Aktivis 98 Dukung Prabowo

"Presiden harus memilih orang-orang yang giat, ahli dan bisa mengatasi keadaan, bukan berdasarkan negosiasi politik. Pajak yang dikenakan justru membuat hidup rakyat semakin susah," ujar Surya.

Salah satu yang menjadi sorotan aktivis 98 adalah soal lembaga investasi pemerintah yang dinilai belum optimal dalam kinerja dan bahkan cenderung keluar dari tujuan awal.

"Alih-alih dikelola profesional, kebijakannya malah mencari pinjaman modal asing dan sarat kepentingan politik," kata Surya.

Baca Juga: Aktivis 98 Tuding MK Alat Elite Politik

Dia mengungkapkan, dalam waktu dekat aktivis 98 akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh reformasi dan nasional. Di antaranya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Guna membicarakan arah demokrasi dan nilai-nilai reformasi.

"Kami ingin membuka ruang demokrasi, berdialog dan bertukar pikiran bagaimana memajukan bangsa," tandas Surya.

Dalam kesempatan itu, aktivis 98 lainnya, Adi Wibowo, menyebut bahwa demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sehat.

Baca Juga: Dapat Dukungan Aktivis 98, Prabowo Yakin Rakyat Indonesia Ingin Persatuan

"Sistem politik kita terlalu didominasi partai-partai besar. Partai kecil ditekan habis-habisan agar tidak bisa mewakili kepentingan rakyat secara luas," bebernya.

Karenanya, aktivis 98 mendesak penghapusan parliamentary threshold menjadi nol persen dan pembukaan peluang bagi semua partai untuk mengajukan calon presiden tanpa ambang batas presidential threshold.

Mereka juga menuntut pemisahan pemilu nasional dan lokal, sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi, karena saat ini muncul indikasi ketidakpatuhan partai-partai di parlemen terhadap putusan tersebut sebagai kemunduran demokrasi.

Baca Juga: Kuatnya ‘Magnet’ Prabowo Buat Aktivis 98 Merapat Ke Dalam Barisan

"Jika proses politik demokratis, maka ekonomi juga akan demokratis. Tidak akan ada lagi oligarki yang menguasai sektor ekonomi," kata Adi.

Pembicara lainnya, Antonius Danar, melihat kegiatan retret ini sebagai ajang konsolidasi para mantan aktivis yang masih memperjuangan cita-cita reformasi 1998.

"Sebagai aktivis harus selalu bersiap terhadap kondisi seperti apapun. Kita bisa menjadi mitra yang baik untuk mengkritisi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak prorakyat atau bisa jadi berkolaborasi dengan kekuatan rakyat, buruh dan mahasiswa untuk menjadi pendobrak terhadap kekuasaan yang zolim," jelasnya.

Baca Juga: Apresiasi Dukungan Aktivis 98, Ganjar: Jangan Omdo

Antoni juga menambkan bagaimana esensi sebuah bangsa dalam berdemokrasi yang baik.

"Demokrasi bukan hadiah tetapi hasil perjuangan yang harus terus dipertahankan. Kedaulatan rakyat bukan slogan tetapi prinsip yang harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi dan sosial," tambah mantan aktivis 98 tersebut.

Rencananya, pada Oktober nanti, aktivis 98 akan menyampaikan evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mereka akan menyampaikan capaian-capaian dan menentukan langkah korektif yang perlu diambil.