Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Wamendagri Dorong Percepatan Realisasi APBD

Ahada Ramadhana | 27 September 2025, 11:50 WIB

AKURAT.CO Percepatan realisasi APBD menjadi kunci untuk menggerakkan sektor ekonomi, menambah lapangan kerja hingga percepatan pembangunan infrastruktur.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mendorong pemerintah daerah segera meningkatkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini penting dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun skala nasional.

"Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target, maka perputaran uang di daerah melalui maksimalisasi dari belanja daerah adalah faktor utama," katanya, melalui keterangan resmi, Sabtu (27/9/2025).

Wamendagri juga mengingatkan agar pada triwulan ketiga tahun ini, realisasi belanja daerah semestinya sudah mencapai minimal 70 persen untuk belanja modal dan barang/jasa, serta 75 persen untuk belanja pegawai.

"Ini adalah target minimal dari capaian realisasi belanja daerah," katanya.

Meski secara umum realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian positif, Wamendagri menyoroti masih rendahnya realisasi belanja di sejumlah daerah.

Ia mencontohkan ada daerah dengan pendapatan yang tinggi tapi belanjanya belum berjalan optimal. Karena itu, pemda yang realisasi belanjanya masih rendah diminta agar segera mengambil langkah percepatan.

Di lain sisi, Wamendagri memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja.

Hal itu mulai dari keterlambatan penetapan APBD, lambatnya proses pengadaan barang dan jasa hingga keterbatasan sumber daya manusia.

Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk turun langsung memantau perkembangan realisasi belanja di setiap perangkat daerah.

Saat berdialog dengan sejumlah perwakilan pemda, Wamendagri menggali lebih jauh persoalan yang dihadapi daerah dalam merealisasikan APBD. Sekaligus mencari solusi agar penyerapan anggaran dapat dipercepat.

"Kita mendorong bapak, ibu sekalian untuk, terutama kepala daerah atau (kepala) dinas terkait, untuk melakukan pendataan dan mendorong lebih cepat proses pengadaan barang dan jasa. Agar belanjanya bisa maksimal," jelas Wamendagri.