BGN Perketat Standar Sanitasi MBG, Wajib Pakai Alat Sterilisasi hingga Masak dengan Air Galon

Paskalis Rubedanto | 1 Oktober 2025, 14:08 WIB

AKURAT.CO Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan pentingnya peningkatan standar higienitas dan sanitasi di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menyebut, sejumlah kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat MBG dalam beberapa bulan terakhir, menunjukkan masih lemahnya aspek sanitasi dan kebersihan di lapangan. Salah satunya, terkait penggunaan air dan alat makan.

Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, agar seluruh SPPG memiliki sanitasi yang baik.

"Belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Presiden sudah memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi. Ketika dicek di Bandung, alat makan bagus sekali, tapi proses mencucinya ternyata belum menggunakan air panas," ujar Dadan, dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dia menambahkan, beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang mampu memanaskan air hingga 120 derajat dalam satu menit.

Namun, praktik tersebut belum menjadi standar umum. Karena itu, BGN menginstruksikan agar air galon digunakan untuk memasak, sementara air cucian dilengkapi dengan saringan.

Selain sanitasi, BGN juga tengah menyiapkan sistem sertifikasi bagi seluruh SPPG. Sertifikasi tersebut terdiri dari Sertifikasi Laik Higieni dan Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan Kementerian atau Dinas Kesehatan, serta sertifikasi keamanan pangan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yang akan dikeluarkan lembaga independen tersertifikasi.

"Kami sudah membuat Peraturan Keputusan Kepala Badan terkait persiapan sertifikasi SLHS, dan dalam proses persiapan juga sertifikasi keamanan pangan HACCP," jelasnya.

Untuk memperkuat mitigasi kesehatan dan penanganan darurat, BGN juga sepakat melibatkan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) secara lebih aktif.

"Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat," tutup Dadan.