Wali Santri Tuntut Pertanggungjawaban Pihak Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

AKURAT.CO Sejumlah wali santri Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak pondok pesantren atas insiden robohnya bangunan musala yang menewaskan puluhan santri pada Senin, 29 September 2025. Mereka menilai, tragedi tersebut bukan murni musibah alam, melainkan ada unsur kelalaian manusia.

Salah satu wali santri, Fauzi, menyampaikan harapannya agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara transparan dan tidak berhenti pada proses evakuasi korban semata. Ia menilai, fakta di lapangan menunjukkan adanya kelalaian dalam pembangunan musala.

“Kalau memang ada kelalaian manusia di situ ya harus ada yang bertanggung jawab. Karena ini bukan bencana alam seperti gempa, tapi akibat kelalaian,” ujar Fauzi, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: Pemerintah Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny dari Nol, Menag: Tragedi Ini Harus Jadi Titik Balik Keamanan Pesantren

Fauzi juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian jika diperlukan. Ia berharap, penyelidikan dapat mengungkap penyebab utama runtuhnya bangunan dan menegakkan keadilan bagi para korban.

“Harapan saya kepada aparat penegak hukum, prosesnya jangan berhenti di evakuasi saja. Harus ada penyelidikan dan pihak yang bertanggung jawab kalau memang terbukti ada kelalaian manusia,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, turut menyoroti peristiwa ini. Menurutnya, insiden di Ponpes Al Khoziny merupakan musibah yang dipicu oleh kelalaian struktural dalam proses pembangunan. Ia menilai struktur bangunan musala tidak memenuhi standar kelayakan konstruksi.

“Kelalaian tersebut bisa dilihat dari struktur bangunan yang tidak memadai. Ke depan, pengawasan dan standar konstruksi untuk bangunan pendidikan keagamaan harus lebih ketat,” kata Marwan, Senin (6/10/2025).

Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, Komisi VIII DPR akan mendorong pemerintah agar memberikan subsidi izin mendirikan bangunan (IMB) bagi lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.

“Kami telah berbincang dengan Sekjen Kementerian Agama, dan kemungkinan akan dibuat kebijakan agar pemerintah ikut menanggung subsidi IMB bagi pesantren,” jelasnya.

Marwan menegaskan, evaluasi terhadap izin pendirian pesantren perlu dilakukan secara menyeluruh agar standar keamanan dan keselamatan bangunan terpenuhi. Ia berharap tragedi serupa tidak kembali terjadi dan keselamatan para santri dapat lebih terjamin.

Baca Juga: Muzani Prihatin atas Tragedi Ponpes Al-Khoziny: Keselamatan Santri Harus Jadi Prioritas

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Proses identifikasi korban juga telah dilakukan oleh tim DVI Polri dengan mengirimkan 50 sampel DNA ke Puslabfor.

Tragedi robohnya musala Ponpes Al Khoziny menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar sistem pengawasan pembangunan lembaga pendidikan keagamaan diperketat serta tanggung jawab moral dan hukum pihak terkait segera ditegakkan.