Asa Petambak Indramayu di Balik Swasembada Garam: Produksi Melimpah, Hidup Makin Sejahtera

AKURAT.CO Siang itu langit Indramayu, Jawa Barat, cerah namun berawan. Namun, hanya beberapa petambak garam yang nampak sibuk memanen garam dari 'tunnel' garam.

"Biasanya panen garamnya bisa lebih banyak dari ini," kata salah satu petambak garam yang tergabung dalam Koperasi Garam Inti Rakyat di Desa Kalianyar, Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, saat ditemui Akurat.co.

Cuaca hujan memang menjadi tantangan tersendiri bagi produksi garam. Intensitas panas matahari yang terbatas bisa menghambat proses penguapan dan kristalisasi garam, serta dapat menurunkan kualitas hasil panen.

Baca Juga: Titiek Soeharto Minta Swasembada Garam Industri Dipercepat: Kalau Bisa Sebelum 2027

Akibatnya, petani harus menghentikan atau menunda produksi sementara untuk menghindari kerugian, terutama saat cuaca tidak menentu. Bahkan, jumlah stok garam yang tersedia di Gudang Garam Nasional Krangkeng hanya sekitar 400 ton dari kapasitas gudang 2.000 ton. 

"Garam ini saya simpan, tidak saya jual. Memang pas musim hujan permintaannya tinggi. Tapi kalau garamnya saya jual nanti stok kita akan habis dong. Terus kalau sudah habis kita mau jual apa? Makanya saya simpan sampai menunggu panennya normal lagi," kata Ketua Koperasi Garam Inti Rakyat (GIR) Sari Bobos, Amin Muhaemin. 

Berbanding terbalik ketika musim kemarau, masa panen bisa dilakukan dua pekan sekali dengan jumlah produksi garam rata-rata mencapai 160 ton per hektare per musim. Bahkan, produksi garam di empat desa di Kecamatan Krangkeng, Indramayu bisa mencapai 100.000 ton. 

Indramayu sendiri ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu fokus utama dalam program swasembada garam, didukung dengan peningkatan teknologi dan infrastruktur. Penetapan Indramayu sebagai pusat produksi garam nasional, karena potensinya yang besar untuk memenuhi kebutuhan garam Indonesia.

Indramayu memiliki lahan produktif yang luas sekitar 1.445,65 hektare dan potensi kualitas lahan yang ideal untuk produksi garam. Berkat program pemerintah, produktivitas garam per hektare di Indramayu meningkat signifikan, dari sekitar 60 ton menjadi 130 ton per musim.

Indramayu berperan krusial dalam upaya menghentikan impor garam konsumsi mulai Januari 2025, sesuai target swasembada garam nasional dan mencapai ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Bantah Isu PHK, Manajemen Gudang Garam: Pensiun Normal

Amin pun menyetujui hal itu. Dia mengatakan, Indonesia mampu mencapai target swasembada garam dengan potensi alam yang melimpah. Terlebih lagi, pemerintah telah memfasilitasi washing plant (alat pencuci garam) untuk memproduksi garam halus. 

"Sebelum adanya mesin ini memang kita hanya menjual garam kasar. Biasanya ke industri. Tapi semenjak ada mesin ini, kita bisa menjual garam halus. Harganya memang lebih mahal dan saat produksi juga mengalami penyusutan," jelasnya. 

Biasanya, para petani menjual garam halus langsung ke konsumen, atau melalui pengepul atau agen besar yang nantinya akan dijual lagi dalam bentuk kemasan dan diberi merek. 

Meski demikian, Amin tak menampik bahwa permintaan terbesar garam di Indramayu masih didominasi oleh garam kasar untuk kebutuhan industri. Meskipun garam halus juga digunakan untuk industri, namun jumlah totalnya masih kalah dibandingkan garam kasar. 

"Seperti tekstil. Lalu sabun, itu yang bikin berbusa itu kan garam. Lalu cat tembok juga kan memakai garam kasar untuk perekatnya," ujarnya. 

Untuk itu, dia berharap swasembada garam bisa mencakup segala aspek. Tak hanya menghentikan impor garam konsumsi, namun juga bisa memperluas penggunaan garam lokal untuk industri.

Baca Juga: Kenaikan Cukai dan Aturan yang Makin Ketat Diduga Jadi Pemicu PHK Massal Gudang Garam

Sebab, masih banyak industri yang memakai garam impor untuk bahan baku. Padahal, Amin meyakini garam lokal juga bisa memenuhi kebutuhan industri, baik dari jumlah produksi maupun kualitas. 

"Memang kita tidak bisa menghentikan 100 persen impor garam. Karena ada beberapa industri yang membutuhkan garam dengan kandungan NaCl tinggi. Tapi yang perlu dilakukan itu perbaikan aturan. Ada penyesuaian kebutuhan garam untuk industri," tegasnya. 

"Seperti industri makanan minuman. Seperti mie instan. Itu mereka masih menggunakan garam dengan NaCl tinggi. Padahal kan tidak baik untuk kesehatan. Makanya harus diperbaiki lagi regulasinya," tambahnya. 

Dengan adanya penyesuaian garam untuk kebutuhan industri, pemerintah bisa lebih selektif dalam mengimpor garam dan penyerapan garam lokal bisa lebih maksimal. Tentunya, hal ini bisa mendukung program swasembada garam terwujud dengan baik dan memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakatnya.