Sebut Program MBG Tak Butuh Ahli Gizi, Ini Klarifikasi Cucun Ahmad Syamsurijal

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan penjelasan terkait video viral yang menampilkan dirinya berbicara dalam sebuah forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengenai peran ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dia menegaskan, pernyataannya di video tersebut harus dilihat dalam konteks rapat dan dinamika diskusi yang terjadi. Menurutnya, pembahasan soal tenaga ahli gizi berangkat dari hasil RDP Komisi IX DPR, yang memang sedang mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi di berbagai dapur MBG.

"Berangkat dari hasil RDP Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi," ujar Cucun, usai melaksanakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Baca Juga: MBG Disebut Tidak Perlu Ahli Gizi, Kepala BGN: Program Ini Dirancang untuk yang Paham Keilmuan Terkait Gizi

Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah perpindahan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lain, sehingga menghambat operasional. 

"Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada 'kawin' antara Persagi dengan BGN, jadi tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus," ucapnya.

Cucun mengatakan, justru di forum itulah muncul usulan dari peserta, yang juga ahli gizi, yang meminta agar tidak ada lagi istilah 'ahli gizi' dalam regulasi. Namun usulan tersebut dinilainya tidak mungkin dijalankan karena sudah diatur dalam Perpres. 

"Kalau mau mengubah Perpres, ya harus ada komponennya: ahli gizi, akuntan, dan lainnya. Yang usul itu putrinya beliau. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis," ujarnya.

Untuk itu, dirinya menegaskan tidak pernah menyatakan program MBG tidak membutuhkan ahli gizi. Justru, kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

"Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, 'tolong pak, maksimalkan dulu saja'. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini," kata dia.

Baca Juga: Profil Cucun Ahmad Syamsurijal: Politikus PKB yang Viral karena Pernyataan Soal Ahli Gizi

Dia menambahkan, apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, maka Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) bersama pengurusnya akan mengambil langkah. Sembari menunggu pemetaan tenaga, akan ada peningkatan kemampuan melalui program upgrading.

"Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker," tegasnya.

Sebelumnya, perhatian publik kepada Cucun meningkat drastis setelah pernyataannya mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam forum SPPG yang berlangsung di Kabupaten Bandung, dia menyebut bahwa MBG tidak membutuhkan ahli gizi secara khusus.

Menurutnya, 'tenaga yang menangani gizi' tidak harus berasal dari lulusan perguruan tinggi jurusan gizi. Lulusan SMA atau fresh graduate pun bisa mengisi peran tersebut, selama mengikuti pelatihan selama tiga bulan.

Dalam video yang viral itu, terdapat momen ketika salah satu peserta menyampaikan kekhawatiran bahwa tenaga non-gizi dapat berisiko menghasilkan makanan yang tidak sesuai kebutuhan nutrisi penerima manfaat. Namun, sebelum peserta itu menyelesaikan pendapatnya, Cucun memotong lantaran dianggap berbicara terlalu panjang.

Baca Juga: Perbaiki MBG 2026, Pemerintah Bakal Genjot Kandungan Protein

Ketegangan terjadi ketika Cucun menyebut peserta tersebut sebagai sosok yang arogan, dan menegaskan bahwa keputusan terkait kebijakan MBG berada di tangan dirinya selaku Wakil Ketua DPR. 

"Saya enggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang. Pembuat kebijakan itu saya," kata Cucun. 

Dia menambahkan, diksi 'ahli gizi' akan diganti menjadi tenaga yang menangani gizi."Tidak perlu ahli gizi. Cocok nggak? Nanti saya selesaikan di DPR," pungkasnya.