DPD Harus Jadi Lembaga Terkuat Penjaga Aspirasi Daerah

AKURAT.CO Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, berkomitmen membawa lembaganya menuju arah baru sebagai parlemen yang modern, kolaboratif dan relevan dengan kebutuhan daerah.
Menurut Sultan, dalam tahun pertama menjabat sebagai pimpinan DPD, pihaknya fokus pada konsolidasi internal.
Dia menyebut, DPD periode ini merupakan paling solid dalam sejarah kelembagaan.
Baca Juga: DPD dan PWI Pusat Sepakat Kampanyekan Green Democracy Jelang Hari Pers Nasional 2026
"Ini bukan soal kepentingan pribadi. Tugas kami hanya lima tahun dan harus digunakan untuk menghasilkan yang terbaik bagi negara dan daerah," ujarnya saat menghadiri Press Gathering DPD RI di Bandung, Sabtu (22/11/2025).
Sultan menyatakan bahwa DPD tidak berada dalam posisi oposisi karena bukan partai politik. Karena itu, kolaborasi dengan eksekutif dan DPR menjadi kunci untuk mempercepat kerja-kerja kelembagaan.
"Kita harus bergerak cepat, tidak boleh terjebak dalam perdebatan berkepanjangan. Presiden punya banyak program yang baik dan DPD siap mendukung agar semua berjalan efektif," katanya.
Baca Juga: DPD RI Dukung Kajian Pembatasan Game Online: Kebebasan Harus Ada Batasnya
Dalam hal ini, sistem presidensial Indonesia memberikan kekuatan besar kepada eksekutif sehingga kerja-kerja legislasi membutuhkan sinergi dan komunikasi yang intens. Kerja kolaboratif telah menghasilkan percepatan penyelesaian berbagai persoalan daerah selama setahun terakhir.
"DPD itu bicara daerah dan daerah tidak hanya soal masyarakat tapi juga ekologi, alam dan keberlanjutan. Kita harus membangun parlemen yang memikirkan 10, 20 bahkan 100 tahun ke depan," jelas Sultan.
Dia menegaskan bahwa sebanyak 152 anggota DPD membawa legitimasi besar dari daerah setara dengan 76 juta suara pemilih. Dengan modal sosial itu, dia optimistis DPD periode ini dapat mencapai capaian historis dalam penguatan peran dan kewenangannya.
Baca Juga: Ketua DPD RI Dorong Pembentukan UU Perubahan Iklim: Saatnya Indonesia Punya Regulasi Hijau
"Saya meyakini bahwa ketika legitimasi kita tinggi di mata masyarakat, negara akan melihat DPD sebagai lembaga yang harus diperkuat. Bukan karena keinginannya pimpinan atau anggota tapi karena tuntutan publik," imbuhnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 3Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 7Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 8Gubernur Bali I Wayan Koster Viral Usai Adu Mulut dengan Petugas SPBU, Ini Profilnya
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








