Legislator Gerindra Dukung Prabowo Bikin Satgas Rehabilitasi Bencana Tapi Jangan Bocor di Waktu dan Koordinasi

AKURAT.CO Berbagai pihak mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk satuan tugas atau badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Pulau Sumatera.

Anggota Komisi II DPR, Azis Subekti, mengatakan, langkah tersebut diperlukan agar proses pemulihan tidak berjalan lambat dan terjebak pada pola koordinasi yang berlarut-larut.

Azis menyampaikan hal itu merespons hasil rapat kabinet yang digelar Presiden Prabowo pada Senin (15/12/2025), yang menegaskan perlunya negara segera masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat.

Dia menilai pembentukan satgas atau badan khusus bukan sekadar penambahan struktur kelembagaan, melainkan instrumen kerja untuk mempercepat pemulihan di lapangan.

"Satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan. Bukan tambahan stempel, bukan sekadar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit," kata Azis, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam penanganan pascabencana selama ini bukan hanya soal anggaran tetapi kebocoran waktu akibat lemahnya koordinasi, tarik menarik kewenangan serta lambannya pengambilan keputusan.

"Yang paling sering bocor dalam penanganan pascabencana itu bukan hanya dana. Yang bocor itu waktu. Data berputar-putar, kewenangan tarik-menarik, pengadaan bertele-tele," beber Azis.

Dia menekankan pentingnya satu komando dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pusat hingga daerah.

Juga mendorong adanya satu basis data kerusakan dan kebutuhan yang terbuka serta dapat diverifikasi agar tidak terjadi perbedaan angka di lapangan.

Selain itu, target waktu pemulihan pascabencana harus ditetapkan secara jelas. Termasuk jadwal pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, pemulihan layanan pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dasar.

Menurut Azis, ukuran keberhasilan rehabilitasi pascabencana seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar diukur dari banyaknya rapat atau laporan administratif.

"Dampak ke warga harus menjadi ukuran. Bukan nilai rapat dan tumpukan dokumen," katanya.

Dia turut memaparkan sejumlah kebutuhan mendesak di wilayah terdampak bencana yang hingga kini masih memerlukan perhatian serius. Antara lain distribusi air bersih, bantuan logistik sembako dan kebutuhan harian, pengaktifan sanitasi darurat, pemulihan infrastruktur perkotaan serta pemulihan akses listrik dan telekomunikasi.

Azis turut menyoroti kelangkaan bahan bakar di sejumlah daerah terdampak yang menghambat distribusi logistik. Bahkan menyebabkan lonjakan harga hingga beberapa kali lipat dari harga normal.

Dia menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo untuk memastikan penanganan pascabencana dilakukan secara cepat, terkendali dan terukur melalui kelembagaan yang solid.

"Kita dukung Presiden untuk melakukan kerja paling dibutuhkan saat ini, yaitu eksekusi yang rapi dan cepat," pungkas anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.