Gus Yahya Belum Ingin Kembalikan Konsesi Tambang, Sebut Belum Tentu Reda Konflik PBNU

AKURAT.CO Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai pengembalian izin konsesi tambang ke pemerintah belum tentu menjadi solusi atas konflik internal yang tengah melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut Gus Yahya, persoalan perpecahan di tubuh organisasi tidak semata-mata dipicu oleh pengelolaan tambang.

Hal itu disampaikan Gus Yahya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/12/2025). Ia merespons wacana pengembalian konsesi tambang sebagai jalan keluar dari konflik internal PBNU.

“Kenapa isu tambangnya muncul, kan karena NU mendapatkan konsesi tambang. (Lalu) itu apakah tidak terjadi hal seperti ini (konflik)? Ya belum tentu juga,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU sejak awal tidak pernah meminta konsesi tambang kepada pemerintah. Menurut dia, PBNU hanya memanfaatkan hak yang diberikan negara untuk mengelola tambang dengan pengawasan ketat dari pemerintah serta melalui kerja sama dengan pihak swasta.

Ia menyatakan, hingga kini PBNU belum mengambil keputusan apakah akan mengembalikan izin konsesi tambang tersebut kepada pemerintah. Menurutnya, opsi itu masih akan dikaji lebih lanjut.

“Apakah perlu dikembalikan atau tidak, ya kita lihat nanti,” kata Gus Yahya.

Baca Juga: Rais Aam PBNU Nilai Musyawarah Kubro di Lirboyo Hanya Forum Kultural, Bukan Forum Keputusan Organisasi

Lebih lanjut, Gus Yahya menuturkan bahwa pengelolaan tambang oleh PBNU akan terus dikoordinasikan dengan pemerintah. Oleh karena itu, setiap keputusan strategis terkait konsesi tambang tidak akan diambil secara sepihak.

“Pengelolaan tambang ini tentu akan dikoordinasikan dengan pemerintah. Jadi apa pun keputusannya nanti, juga akan dibicarakan dengan pemerintah,” ujarnya.

Sejumlah waktu terakhir, PBNU dilanda ketegangan internal yang dipicu oleh perbedaan pandangan terkait kepemimpinan, kebijakan strategis organisasi, serta wacana penyelenggaraan muktamar. Konflik tersebut juga menyeret isu pengelolaan tambang batu bara yang diberikan kepada PBNU.

Rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 memutuskan pemberhentian Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU. Keputusan tersebut kemudian ditegaskan dalam Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU.

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar sebelumnya menyoroti tata kelola keuangan PBNU serta kedekatan Yahya dengan kelompok yang disebut pro-Israel. Namun, laporan investigasi Tempo menyebut konflik internal PBNU diduga kuat dipicu perebutan pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Baca Juga: Aliran Dana PBNU ke AS Terkuak, Nama Gus Yahya dan Charles Taylor Jadi Sorotan

Dalam laporan tersebut, Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBNU Aizuddin Abdurrahman menyatakan bahwa isu tambang menjadi sumber utama ketegangan internal. “Ramai-ramai ini karena urusan tambang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

PBNU diketahui memperoleh konsesi tambang batu bara seluas lebih dari 26 ribu hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Wilayah tersebut merupakan bekas area tambang PT Kalim Prima Coal (KPC), perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Bakrie.