AKURAT.CO Komisi X DPR menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menambah penerima program revitalisasi hingga 60 ribu sekolah pada 2026.
Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief Muhammad, menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis menjawab persoalan infrastruktur pendidikan yang hingga kini masih terjadi.
Ia menyoroti banyaknya gedung sekolah yang mengalami kerusakan dan tidak lagi layak menunjang kegiatan belajar mengajar.
"Penambahan jumlah sekolah yang direvitalisasi ini merupakan langkah strategis dan sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak sekolah dengan kondisi bangunan yang rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru," ujar Habib dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).
Berdasarkan data Kemendikdasmen tahun ajaran 2024/2025, dari total 1,18 juta ruang kelas SD, sebanyak 60,3 persen berada dalam kondisi rusak.
Baca Juga: Gibran Pastikan Sekolah Rakyat Buka Akses Pendidikan yang Setara di Papua
Sementara itu, di jenjang SMP, hanya 50,33 persen ruang kelas yang tercatat dalam kondisi baik, sisanya mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Habib mengatakan, persoalan sarana dan prasarana tidak bisa dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Menurutnya, lingkungan sekolah yang aman dan layak merupakan prasyarat utama bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif.
"Pendidikan tidak hanya soal kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga soal fasilitas. Gedung sekolah yang layak adalah prasyarat utama untuk mencetak generasi yang unggul," kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu.
Ia juga menilai kebijakan Presiden Prabowo sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan pendidikan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Baca Juga: Prabowo ke Murid Sekolah Rakyat: Jangan Malu Kalau Orangtuamu Buruh Atau Pemulung, Hormati Mereka
Namun demikian, Habib mengingatkan agar pelaksanaan program revitalisasi dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan merata, terutama bagi sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan Indonesia," katanya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa dalam APBN 2026, pemerintah awalnya menargetkan revitalisasi 11.700 satuan pendidikan.
Namun, seiring arahan Presiden Prabowo untuk menambah 60 ribu sekolah, total target program tersebut melonjak menjadi 71.700 satuan pendidikan.
Pemerintah pun menargetkan hingga akhir 2029, seluruh sekolah di Indonesia berada dalam kondisi layak dan aman untuk menunjang proses belajar mengajar.
