Presiden Prabowo Panggil Menteri PKP ke Hambalang, Akselerasi Program Rumah Bersubsidi

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Kamis (29/1/2026).

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

"Dalam pertemuan lebih dari satu jam tersebut dibahas beberapa hal terkait perumahan," katanya.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan sejumlah proyek perumahan bersubsidi yang tengah disiapkan pemerintah.

Salah satunya adalah pelaksanaan land clearing lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang akan digunakan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.

Baca Juga: Empat Arahan Presiden Prabowo untuk Dewan Energi Nasional: Hentikan Impor BBM hingga Swasembada Energi

Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan.

Menurut Teddy, lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta jalan-jalan utama.

"Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian," ujarnya.

Teddy pun menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mendorong penyediaan rumah layak bersubsidi yang dibarengi dengan pemangkasan berbagai bentuk perizinan.

"Presiden Prabowo melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berkeinginan agar sebanyak mungkin warga Indonesia memiliki hunian layak yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan adminitrasi," jelas Teddy.

Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Menteri ATR, Perkuat Kebijakan Tata Ruang untuk Lindungi Sawah Nasional