Banjir Jadi Alarm Nasional, Tata Ulang Kebijakan Penggunaan Lahan Sangat Mendesak

AKURAT.CO Bencana banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia bukan lagi peristiwa musiman semata, melainkan akumulasi kegagalan tata kelola lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyebut perubahan iklim global sebagai faktor yang memperparah intensitas dan frekuensi hujan.

Dampak perubahan iklim akan semakin destruktif bila bertemu dengan kerusakan lingkungan di dalam negeri, mulai dari deforestasi yang tak terkendali hingga alih fungsi lahan yang mengabaikan daya dukung alam.

Baca Juga: Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung sebagai Ikhtiar Pengendalian Banjir di Jakarta

"Penebangan hutan dan pembangunan di kawasan resapan air telah meningkatkan limpasan air secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur pengendalian banjir yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun pemerataan pembangunan, sehingga wilayah rawan banjir terus bertambah,” kata Firman, Minggu (1/2/2026). 

Menurutnya, reboisasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dinilai harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar program seremonial.

Dia mendorong pemerintah pusat dan daerah, untuk menata ulang kebijakan penggunaan lahan secara tegas. Termasuk menghentikan praktik pembangunan yang melanggar tata ruang serta memperkuat penegakan hukum terhadap perusak lingkungan.

Baca Juga: Bulog Karawang Serap 2.500 Ton Gabah per Hari di Tengah Banjir

Selain kebijakan struktural, DPR juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang terencana dan berkelanjutan. Seperti tanggul, drainase, dan normalisasi sungai, yang disertai pengawasan ketat agar tepat sasaran.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko banjir, menjaga lingkungan sekitar, serta tidak melakukan aktivitas yang memperparah kerusakan alam.

Sistem peringatan dini juga dinilai krusial agar masyarakat dapat melakukan mitigasi sejak dini dan meminimalkan korban jiwa. "Banjir tidak bisa lagi dipandang sebagai takdir alam. Ini persoalan kebijakan, penegakan aturan, dan kesadaran bersama. Jika semua pihak bergerak, risiko banjir bisa ditekan," tegasnya.