Dibanding Impor Pickup dari India, Pemerintah Seharusnya Prioritaskan Industri Otomotif Dalam Negeri

AKURAT.CO Pemerintah diminta untuk mengevaluasi rencana PT Agrinas Pangan Nusantara, untuk pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dibanding mengimpor kendaraan dari negara lain, pemerintah diminta memberikan prioritas utama kepada industri otomotif nasional, yang telah beroperasi puluhan tahun dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. 

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, menjelaskan sektor otomotif nasional saat ini telah menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasoknya. Dengan membeli produk dalam negeri, sama saja menjaga napas ekonomi jutaan rakyat Indonesia. 

Baca Juga: Dasco Minta Impor 105.000 Mobil Pikap dari India Ditunda: Sudah Disampaikan ke Pemerintah

Terlebih lagi, Anggota Gaikindo memiliki kapasitas produksi kendaraan pick up mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun, jauh melampaui kebutuhan program Koperasi Desa yang hanya 105.000 unit. 

"Kami yakin industri nasional siap menyediakan kendaraan dengan spesifikasi yang dibutuhkan serta harga yang kompetitif jika diberikan kesempatan dan waktu yang memadai," ujar Anas melalui keterangannya, Senin (23/2/2026). 

Dia juga meminta Pemerintah untuk memberikan ruang bagi PT Pindad untuk membuktikan kemampuan teknologi pertahanan yang diturunkan ke produk sipil. Kendaraan operasional yang diproduksi oleh PT Pindad, seperti 'Maung', telah menjadi simbol kebanggaan nasional yang seharusnya bisa dilanjutkan optimalisasinya hingga di pelosok desa. 

"Ini sejalan dengan visi Presiden yang mewajibkan jajaran pemerintah menggunakan kendaraan karya anak bangsa. Spesifikasi 4x4 yang dimiliki Pindad sangat relevan untuk kebutuhan distribusi logistik pangan di wilayah dengan infrastruktur yang menantang," tuturnya. 

Baca Juga: Impor Pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih Jangan Sampai Matikan Industri Nasional

Pelibatan Pindad dan karya BUMN lainnya, dinilai akan mempercepat kemandirian industri strategis Indonesia dalam jangka panjang.

Untuk itu, DPP Desa Bersatu meminta agar rencana kontrak impor ini segera dievaluasi dan diselaraskan dengan semangat hilirisasi serta perlindungan industri dalam negeri, demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Desa adalah pondasi bangsa. Kami ingin kendaraan yang hilir mudik di desa adalah bukti nyata kemandirian industri kita, bukan sekadar simbol ketergantungan pada produk luar," pungkas Anas.