Kemenhaj: BPKH Harus Maksimalkan Dana Umat untuk Tekan Biaya Haji

AKURAT.CO Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi kunci untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji ke depan. 

Dia menegaskan, optimalisasi tata kelola keuangan haji merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto.

"Ya prinsipnya kan kita sih berharap BPKH itu berfungsi sebagai pengakumulasi dana umat. Artinya dana umat masuk harus lebih besar, harus lebih besar, itu prinsipnya," ujar Dahnil, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Baca Juga: Kementerian Haji dan Umrah Minta BPKH Jangan Jadi 'Calo Ekonomi Haji'

Dia menjelaskan, kebijakan tata kelola keuangan haji yang diterapkan beberapa tahun terakhir memang berdampak pada sistem antrean, karena calon jemaah diwajibkan menyetor dana awal. Namun menurutnya, kondisi tersebut kini sudah tidak mungkin dikembalikan seperti dulu.

"Kalau enggak ada pola begitu, enggak ada antrean. Kenapa? Karena tidak ada pengelolaan keuangan haji. Tapi kan sudah enggak bisa lagi, no point to return. Artinya enggak bisa kembali seperti zaman dulu enggak perlu ada antrean segala macam," katanya.

Karena itu, pemerintah memilih fokus memperkuat tata kelola yang ada agar dana yang terkumpul bisa dikelola lebih optimal. Dahnil menekankan, semakin baik pengelolaan investasi dana haji, semakin besar pula nilai manfaat yang dihasilkan.

"Sehingga yang harus kita lalui sekarang ya harus pastikan tata kelola keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH itu harus lebih maksimal. Itu yang jadi amanat Presiden. Kalau mereka ngelola uangnya dengan bagus, maka bisa lebih besar uang hajinya. Artinya ongkos haji itu akan bisa terus ditekan lebih rendah. Itu prinsipnya," tegasnya.

Pernyataan tersebut juga merespons komitmen Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyampaikan akan terus berupaya menekan biaya haji agar semakin terjangkau bagi masyarakat.

Baca Juga: Kemenhaj Ajukan Tambahan Anggaran Rp3,1 Triliun untuk Dukung Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menanggapi hal itu, Dahnil menegaskan bahwa mandat Presiden Prabowo justru menitikberatkan pada penguatan pengelolaan keuangan haji yang lebih pruden dan produktif.

"Ya itulah makanya kita berharap BPKH ini itu harus mengelola uang itu lebih pruden, kemudian lebih profitabel, lebih besar, sehingga nanti dana kelola mereka lebih besar artinya kan bisa menutupi ongkos haji supaya lebih murah. Jadi amanat Presiden itu justru pada pengelolaan keuangan haji harus lebih maksimal, itu intinya," ujarnya.

Dengan demikian, pemerintah menilai upaya menekan biaya haji tidak hanya bergantung pada efisiensi teknis penyelenggaraan, tetapi juga pada kemampuan BPKH dalam mengelola dan mengembangkan dana jemaah secara transparan, hati-hati, dan berkelanjutan.