MTI Soroti Sejumlah Risiko Mudik 2026, dari Pasokan BBM hingga Jalanan Rusak

AKURAT.CO Organisasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti sejumlah persoalan krusial yang berpotensi mengganggu kelancaran mudik Lebaran 2026. Mulai dari ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), kondisi armada bus wisata, hingga infrastruktur jalan yang rusak dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.

Dewan Penasehat MTI Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan berbagai persoalan tersebut harus segera diantisipasi mengingat jutaan masyarakat akan melakukan perjalanan pulang kampung dalam waktu dekat.

"Kalau persoalan energi ini serius dan tidak terkontrol, kepolisian tidak perlu pusing mengatur lalu lintas karena kendaraan tidak bisa bergerak. Semoga pasokan BBM aman hingga usai mudik," kata Djoko dalam acara Dialektika Demokrasi bertema Sinergi Pemerintah dan Stakeholder Buat Mudik 2026 Aman dan Nyaman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Dia mengingatkan, waktu menuju puncak arus mudik hanya tersisa sekitar dua pekan, sementara proses pengadaan energi biasanya membutuhkan waktu 30 hingga 50 hari. Karena itu, dia berharap pasokan BBM dapat dipastikan aman selama periode mudik dan arus balik.

Selain energi, Djoko juga menyoroti potensi pergerakan masyarakat pada musim mudik tahun ini. Dia memperkirakan jumlah pemudik kemungkinan sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, yang mencapai sekitar 150 juta orang.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah yang membuka lapangan kerja bisa mengurangi jumlah pemudik sekitar 10 juta orang. Namun, dia melihat pola perjalanan masyarakat juga mulai berubah, di mana sebagian orang memilih bepergian dalam jarak dekat antar kota di sekitar wilayah Jabodetabek.

Isu keselamatan transportasi juga menjadi perhatian utama. Djoko mengungkapkan, berdasarkan data Desember lalu, sekitar 62 persen bus wisata tercatat dalam kondisi tidak baik. Padahal, bus wisata selama ini menjadi salah satu moda yang digunakan dalam program mudik gratis.

"Ini sangat mengkhawatirkan. Saya juga meminta agar anggaran keselamatan tidak dipangkas, karena pemangkasan anggaran berdampak langsung pada menurunnya pengawasan dan standar keselamatan di lapangan," ujarnya.

Djoko juga menilai program mudik gratis sepeda motor yang selama ini dijalankan pemerintah tidak memberikan dampak signifikan. Dia menyebut hanya sekitar satu persen pemudik motor yang memanfaatkan program tersebut.

"Data menunjukkan hanya 1 persen dari pemudik motor yang memanfaatkannya, ibarat memberi garam di lautan. Angka kecelakaan masih tinggi karena jumlah sepeda motor terus bertambah, mencapai 84 persen dari total kendaraan bermotor. Sebaiknya program ini dihapus dan dananya dialihkan untuk mudik gratis dengan moda yang lebih aman," katanya.

Sebagai alternatif, dia menyarankan pengiriman sepeda motor menggunakan kapal laut bagi pemudik yang tetap membutuhkan kendaraan di kampung halaman.

Di sisi lain, Djoko juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih menjadi persoalan klasik setiap musim mudik. Dia menyebut masih banyak ruas jalan berlubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.