Opsi Batal Haji Perlu Disiapkan Pemerintah jika Konflik Timur Tengah Memburuk

AKURAT.CO Pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario terkait penyelenggaraan ibadah haji, apabila eskalasi konflik di Timur Tengah terus meningkat dan berdampak pada keamanan perjalanan jemaah.

Salah satu opsi yang harus dipertimbangkan adalah kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah haji, di musim haji 2026, jika kondisi keamanan benar-benar tidak memungkinkan.

"Kita ingin pemerintah mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah yang diambil itu mungkin berbagai alternatif. Kalau dari sisi paling aman, tidak memberangkatkan haji karena eskalasinya tidak bisa diprediksi. Tetapi itu dari sisi psikologis beragama, itu mungkin agak berat," kata Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (6/3/2026).

"Yang kedua, kalau tidak memberangkatkan atau memang tidak lagi bisa berangkat," tambahnya.

Meski demikian, Marwan menekankan pemerintah harus memastikan biaya yang sudah dibayarkan untuk layanan haji tidak hilang apabila terjadi pembatalan akibat kondisi darurat.

"Pemerintah kita dorong dapat meyakinkan berbagai pihak penyedia layanan jemaah supaya yang sudah dibayarkan itu tidak loss. Force majeure-lah. Force majeure itu berapa persen, itu yang ingin kita dorong pemerintah. Supaya yang sudah disetorkan kewajiban pemerintah itu tidak hilang semua," ujarnya.

Baca Juga: Dampak Konflik Timur Tengah, DPR Usulkan Rute Penerbangan Haji Dialihkan Lewat Afrika

Marwan juga mengingatkan kemungkinan risiko lain jika calon jemaah haji tetap diberangkatkan tetapi situasi keamanan tiba-tiba memburuk sehingga kepulangan mereka terhambat.

"Posisinya aman, umpamanya berangkat tapi tiba-tiba di sana tidak bisa pulang. Ternyata eskalasinya setelah mereda, meningkat lagi," katanya.

Karena itu, pemerintah perlu menghitung potensi biaya tambahan yang mungkin timbul jika terjadi kondisi darurat di Kawasan Timur Tengah. Sekaligus memastikan jemaah tidak dibebani biaya tambahan tersebut.

"Pertama, menghitung cost yang harus ditanggung oleh jemaah dan tentu jemaah tidak mungkin dibebani. Itu harus dikaji ulang cara menempatkan jemaah di Saudi," ujarnya.

Meski situasi kawasan memanas, Marwan mengatakan, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan maklumat resmi terkait pembatalan ibadah haji, seperti yang pernah terjadi saat pandemi Covid-19.

"Tidak ada mengasih maklumat tetapi tidak ada yang membatalkan. Jadi, sepanjang kita minta keterangan dari pemerintah, komunikasi ke Saudi itu, tidak ada maklumat untuk tidak berhaji. Kalau dulu kan ada maklumat Covid, kita tidak haji kan, kalau ini belum. Jadi, kita masih ada harapan masih berhaji," jelasnya.

Baca Juga: Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Alternatif Pulangkan Jemaah Haji dan Umrah

Marwan juga mencatat bahwa penerbangan jemaah umrah dari Indonesia masih terus berlangsung hingga saat ini.

"Imbauan yang disampaikan pemerintah ini kan pilihan-pilihannya ditentukan bagi jemaah dan pihak penyelenggara. Karena sudah mereka terbangkan setiap hari, eskalasi belum bisa diprediksi seperti apa, mestinya pemerintah harus membuat langkah-langkah berikutnya," jelasnya.

"Langkah berikutnya ini yang belum kita dengarkan seperti apa. Karena mereka tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena akan ada pihak-pihak instansi lain yang berkaitan dengan layanan itu," demikian Marwan.