Pemberdayaan Sangat Penting Agar Masyarakat Tak Hanya Bergantung pada Bansos

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi arus utama dalam paradigma pembangunan nasional.

Muhaimin alias Cak Imin pun menekankan pentingnya upaya peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat dapat mandiri dan produktif, sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.

"Pemberdayaan masyarakat harus menjadi arus utama pembangunan. Bantuan sosial tetap penting, tetapi harus diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas agar masyarakat dapat mandiri dan produktif," ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, dikutip Selasa (10/3/2026).

Baca Juga: Menko PM Wakafkan 2.000 Mushaf Al-Qur'an untuk Pesantren, Perkuat Pemberdayaan Santri

Dia menjelaskan, pembentukan Kemenko PM merupakan bagian dari upaya negara hadir lebih nyata, dalam memperkuat kelompok masyarakat yang masih tertinggal dan belum memiliki akses yang memadai untuk berkembang.

Menurutnya, paradigma pemberdayaan menjadi pendekatan penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan pemerataan dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kita ingin memastikan setiap program dan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat," jelasnya.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenko PM, atas kerja keras dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi dan koordinasi antarunit kerja, menjadi kunci dalam memastikan berbagai kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sebagai langkah konkret, pemerintah saat ini mendorong berbagai program yang terangkum dalam delapan jalur pemberdayaan masyarakat, sebagai strategi untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat.

Baca Juga: Pemberdayaan BRI Dorong Kreativitas UMKM Hijasmita Lewat Desain Hijab Modern Bernuansa Lokal

Menko PM juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, mengingat luasnya cakupan program dan kelompok sasaran yang harus dijangkau.

Selain itu, dia mendorong seluruh jajaran Kemenko PM untuk lebih aktif membangun komunikasi publik mengenai konsep dan praktik pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui publikasi dan diskursus di berbagai media.

"Kita perlu memperkuat komunikasi publik agar gagasan dan praktik pemberdayaan semakin dipahami luas, baik oleh masyarakat maupun para pengambil kebijakan," katanya.