Konflik Timur Tengah Ganggu Penerbangan Haji dan Umrah, Pemerintah Siapkan Skenario Pengalihan Rute

AKURAT.CO Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan, konflik di kawasan Timur Tengah telah memengaruhi aktivitas transportasi udara internasional, khususnya pada jalur penerbangan menuju kawasan Teluk.

Ia menjelaskan, sejumlah negara telah menutup ruang udara yang selama ini menjadi jalur utama penerbangan internasional.

Penutupan tersebut berdampak pada penerbangan dengan rute transit di beberapa negara Timur Tengah, termasuk perjalanan jemaah umrah dari Indonesia.

“Dampak yang sudah terasa adalah terganggunya keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah, terutama yang menggunakan penerbangan transit di kawasan tersebut,” ujar Irfan Yusuf dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Meski demikian, ia memastikan kondisi keamanan di Arab Saudi masih aman dan kondusif sehingga para jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang.

“Keamanan di Arab Saudi, khususnya di Jeddah, Makkah, dan Madinah, dilaporkan dalam keadaan aman. Para jemaah umrah tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” katanya.

Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, pemerintah menilai situasi konflik di kawasan tersebut masih dinamis dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda dalam waktu dekat.

Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji yang dijadwalkan mulai 22 April mendatang.

Data kementerian menunjukkan sebanyak 50.374 jemaah umrah terdampak, dengan 14.015 jemaah di antaranya tertahan dalam proses perjalanan yang melibatkan 39 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pemerintah telah memanggil seluruh PPIU terkait untuk melakukan evaluasi dan koordinasi guna memastikan penanganan jemaah berjalan baik.

Baca Juga: Praperadilan Lee Kah Hin: Sumpah Palsu Harus dari Teguran Hakim

“Prinsip utama dalam situasi ini adalah menjaga keselamatan jemaah. Itu menjadi prioritas tertinggi sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menyiapkan sejumlah skenario pengalihan rute penerbangan untuk menghindari wilayah konflik seperti Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah jalur penerbangan melalui Samudera Hindia sebelum memasuki ruang udara Afrika Timur atau rute alternatif lain yang dinilai lebih aman.

Namun, pengalihan rute tersebut berpotensi menambah waktu tempuh perjalanan. Jika jarak penerbangan semakin jauh, pesawat dengan jangkauan terbatas kemungkinan harus melakukan pendaratan teknis di negara ketiga.

“Konsekuensinya adalah penambahan waktu perjalanan serta potensi kenaikan biaya operasional penerbangan,” jelas Irfan.

Selain itu, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan tersedianya koridor penerbangan yang aman bagi jemaah Indonesia.

“Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Sampai saat ini mereka memastikan seluruh penyelenggaraan ibadah tetap berjalan,” ujarnya.

Di sisi lain, fasilitas akomodasi jemaah di Arab Saudi disebut telah memiliki protokol evakuasi darurat sesuai rekomendasi pemerintah setempat.

Pemerintah juga menyiapkan perlindungan tambahan melalui skema asuransi, termasuk penambahan komponen premi risiko perang dalam anggaran penyelenggaraan haji.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi, pemerintah juga memastikan ketersediaan logistik seperti pangan dan obat-obatan telah disiapkan sejak awal musim haji.

“Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan distribusi, termasuk jika terjadi blokade jalur transportasi laut,” jelasnya.

Ia menegaskan pemerintah juga telah menyiapkan skenario darurat apabila situasi keamanan memburuk sehingga Indonesia harus menunda keberangkatan haji, meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah akan melakukan negosiasi dengan Arab Saudi agar biaya akomodasi dan transportasi yang telah dibayarkan tidak hangus dan dapat digunakan pada musim haji berikutnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Nilai Kasus Lee Kah Hin Cacat Prosedur, Soroti Dugaan Sumpah Palsu dan Prinsip Fair Trial

Selain itu, jemaah juga akan diberikan opsi menarik kembali pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tanpa kehilangan kesempatan berangkat pada tahun berikutnya.

“Semua langkah ini disiapkan sebagai bentuk mitigasi agar keselamatan jemaah tetap terjaga di tengah situasi yang masih dinamis,” tegas Irfan Yusuf.