Pemangkasan Anggaran Belanja Tak Produktif Jalan Selamatkan Uang Rakyat dari Potensi Korupsi

AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, mengatakan kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien di pemerintahannya, merupakan satu-satu jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Dia meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.

"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," jelas Prabowo, dikutip Jumat (20/3/2026).

Baca Juga: Komisi X DPR Dukung Kebijakan Pemangkasan Anggaran, Kecuali Dana Pendidikan

Dia pun mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).

Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar, untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.893 triliun (USD230 miliar), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30 persen atau setara USD75 miliar.

"Jadi angka ini artinya 30 persen lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang USD230 miliar. 30 persen dari itu maka USD75 miliar. Ini tidak efisien," lanjutnya.

Prabowo menyebut, efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal, masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.

Baca Juga: APINDO: Pemangkasan RKAB Batu Bara Ancam Pasokan Listrik

Selain itu, dia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.

Dalam menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi dalam berbagai sektor. Dia mencontohkan sejumlah kebijakan yang diterapkan di negara lain, seperti pengurangan hari kerja hingga penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).

"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu Covid kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," tambah Prabowo.