BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Tingkatkan Kepesertaan Program JKN

AKURAT.CO Peningkatan kepesertaan aktif menjadi strategi utama dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Kesehatan bekerja sama dengan empat kementerian/lembaga yang difokuskan untuk mengintegrasikan data, memperluas cakupan peserta, serta meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan, kolaborasi ini mempertemukan BPJS Kesehatan dengan berbagai institusi penting yang memiliki peran besar dalam pembangunan nasional.

Mulai dari penguatan desa dan daerah tertinggal, penguatan sektor koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemenuhan gizi nasional.

Sebelumnya, kerja sama ini melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menyatakan, sinergi ini dirancang untuk menjawab tantangan utama JKN ke depan yang tidak lagi sebatas perluasan cakupan tetapi juga menjaga keaktifan dan kualitas perlindungan peserta.

"Sejalan dengan fokus tersebut, masing-masing kementerian/lembaga menghadirkan peran strategis sesuai dengan mandatnya untuk memperkuat ekosistem JKN secara menyeluruh," kata Pujo, dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, kementerian memiliki perannya masing-masing. Dalam hal ini, kolaborasi dengan Kementerian Desa dan PDT memperkuat perluasan perlindungan kesehatan hingga ke wilayah desa dan daerah afirmasi. Kerja sama dengan Kementerian Koperasi memperluas basis kepesertaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kerakyatan.

Sedangkan sinergi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemennaker memperkuat kualitas data serta kepatuhan kepesertaan pekerja hingga dukungan pada program pemenuhan gizi nasional.

"Kerja sama ini juga selaras dengan Program Quick Wins 100 Hari Kerja guna memastikan peserta JKN mendapat respon yang cepat dan solutif apabila mengalami kendala saat mengakses pelayanan di lapangan hingga mempercepat dampak program di masyarakat," ujar Pujo.

"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," tambahnya menjelaskan.

BPJS Kesehatan berperan bukan hanya sebagai penyelenggara jaminan kesehatan tetapi juga sebagai strategic orchestrator yang menghubungkan berbagai kebijakan sektoral. Agar terintegrasi dalam satu sistem perlindungan kesehatan nasional yang kuat, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui sinergi data, interoperabilitas sistem, penguatan literasi program, serta kolaborasi kebijakan, Pujo ingin memastikan bahwa setiap agenda pembangunan nasional memiliki fondasi perlindungan kesehatan yang kokoh.

Melalui kerja sama ini, pihaknya optimistis dapat memperkuat fondasi JKN secara menyeluruh.

"Kolaborasi ini diharapkan menjadi kunci dalam memastikan JKN tetap adaptif dan berkelanjutan sebagai pilar utama perlindungan sosial di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, Kemendes PDT dan BPJS Kesehatan sepakat untuk memperkuat sinergi tugas dan fungsi dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional di desa dan daerah tertinggal.

Dalam rangka untuk memastikan semua rakyat di desa memiliki jaminan kesehatan serta melek dan paham pentingnya kesehatan, perlu digalakkan literasi tentang kesehatan di desa.

Terlebih, saat ini program Presiden Prabowo Subianto dengan Asta Cita keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kesehatan warga desa.

"Jadi, ada Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahan bakunya tentu sebagian besar itu dari desa, perlu orang-orang yang sehat. Termasuk yang nanti menggerakkan dan terlibat langsung di Koperasi Desa Merah Putih juga perlu orang-orang yang sehat," ujar Yandri.

"Sehingga semua warga sadar bahwa BPJS ini adalah alat pemerintah yang bisa memastikan pelayanan itu benar adanya, negara hadir," tambahnya.

Kemendes PDT akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa program strategis nasional yaitu JKN benar-benar terasa, dinikmati dan benar-benar di laksanakan atau menjadi kebutuhan mendasar rakyat di desa.

"Karena dengan jumlah desa sangat besar 75.296 desa, rakyat Indonesia sebagian besar berada desa. Maka bilamana desa itu sehat, desa itu maju, desa itu makmur, sejatinya Indonesia sehat Indonesia makmur dan Indonesia maju akan menjadi kenyataan," kata Yandri.