Pdt. Jacky Manuputty: Ceramah Jusuf Kalla 'Mati Syahid' Tidak Sepenuhnya Keliru

AKURAT.CO Pernyataan Jusuf Kalla (JK) dalam sebuah public lecture pada 5 Maret 2026, yang menyinggung istilah "mati syahid" dalam konteks konflik Poso dan Ambon, memang mengandung kontroversi namun tidak sepenuhnya keliru.

Pernyataan politikus gaek dalam ceramahnya di Masjid Universitas Gajah Mada (UGM) itu kembali membuka diskusi penting tentang hubungan antara agama dan kekerasan.

Demikian tanggapan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Jacklevyn Manuputty. Pendeta Jacky, sapaan akrabnya, adalah Anggota Delegasi Kristen Pada Perjanjian Malino II Untuk Rekonsiliasi Maluku.

Jacky menjelaskan, ceramah JK yang bertema “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Memitigasi Potensi Eskalasi Perang Regional Multipolar” menyinggung konflik Poso dan Ambon sebagai contoh bagaimana agama dapat menjadi alasan yang mudah digunakan untuk membenarkan kekerasan.

Dalam ceramahnya, JK menyebutkan bahwa kedua pihak, Muslim dan Kristen, sama-sama menganggap bahwa “mati atau mematikan itu syahid”, sehingga konflik sosial sulit dihentikan.

Menurutnya, pernyataan JK itu, jika dibaca dalam konteks sejarah konflik Poso dan Maluku, tidak sepenuhnya keliru.

"Tidak sepenuhnya keliru. Kita tidak dapat menutup mata bahwa pada masa itu agama memang tampil dengan wajah yang terdistorsi," tulis Pdt. Jacky Manuputty dalam artikel opini bertajuk 'Menyoal Relasi Agama dan Kekerasan: Menanggapi Pernyataan Jusuf Kalla' yang dipublikasikan oleh website resmi PGI kemarin.

Pdt. Jacky Manuputty

Sebagai orang yang mengalami langsung dinamika konflik Poso dan Ambon, Pendeta Jacky mengaku menyaksikan bagaimana legitimasi religius, doa, kidung rohani, hingga pemberkatan tokoh agama sering menjadi prasyarat sebelum kombatan turun ke medan konflik. Bahkan, kata 'shalom' yang bermakna damai kerap dipekikkan sebagai penyemangat di kalangan komunitas Kristen yang hendak menuju arena perang saudara.

Terkait itu, dia mengatakan, konflik yang sejatinya berakar pada ketidakadilan sosial dan politik kemudian dipersepsikan sebagai konflik agama, sehingga kekerasan memperoleh aura moral dan sakral.

"Saya yakin Jusuf Kalla memahami realitas ini sebagai orang yang turut berperan dalam penyelesaian konflik di Maluku dan Poso," ujar Jacky.

Namun, lanjutnya, ada bagian dari pernyataan JK yang perlu diluruskan, terutama ketika ia menyamakan konsep “syahid” dalam Islam dengan Kristen sebagai legitimasi untuk saling membunuh.

Dalam tradisi Kristen, tidak ada doktrin yang menyatakan bahwa membunuh orang lain dapat menghasilkan status kesyahidan. Istilah yang kerap digunakan dalam komunitas Kristen adalah "martir", yang berarti kesediaan untuk menderita dan mati demi mempertahankan iman, bukan mati saat melakukan serangan.

"Memang benar bahwa dalam konteks konflik Maluku, istilah martir mengalami pergeseran makna. Seorang Kristen yang meninggal dalam tindakan agresi kerap disebut sebagai martir. Ini bukan ajaran gereja, melainkan distorsi makna yang muncul dalam situasi konflik," tulisnya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketika identitas kolektif terancam, bahasa religius dapat berubah menjadi alat pembenaran kekerasan.

Pdt. Jacky menjelaskan banyak kajian akademik yang telah lama mengingatkan kita tentang potensi koruptif agama dalam situasi konflik. Di antaranya, Charles Kimball dalam 'When Religion Becomes Evil' mengidentifikasi lima komponen utama yang dapat menyebabkan agama tergelincir menjadi sumber legitimasi kekerasan. Mark Juergensmeyer dalam 'Terror in the Mind of God' menjelaskan bagaimana kelompok radikal membingkai konflik duniawi sebagai perang kosmis antara kebaikan dan kejahatan. Sementara René Girard dalam 'Violence and the Sacred' menunjukkan bagaimana kekerasan dapat melekat pada struktur sosial dan religius melalui mekanisme pengorbanan.

Dari perspektif ini, pernyataan Jusuf Kalla tentang mudahnya agama digunakan sebagai alasan konflik memiliki dasar yang kuat. Namun, penyamaan konsep kesyahidan dalam Islam dan Kristen sebagai legitimasi untuk membunuh merupakan penyederhanaan yang tidak tepat secara teologis.

"Yang terjadi di lapangan bukanlah ajaran agama yang mendorong kekerasan, melainkan penyimpangan makna agama oleh para aktor yang terlibat dalam konflik," terang Pdt. Jacky.

Dia menegaskan bahwa pengalaman konflik sosial di Poso dan Maluku menjadi pembelajaran buat semua bahwa agama dapat menjadi korban dari situasi sosial-politik yang memburuk. Ketika ketidakadilan, ketakutan, dan trauma kolektif bertemu dengan simbol-simbol religius, makna-makna suci dapat bergeser menjadi pembenaran destruktif. Di sinilah pentingnya literasi agama, kepemimpinan moral, dan narasi publik yang jernih.

Masih menurutnya, pernyataan JK membuka ruang refleksi yang perlu dirawat. Bukan untuk menyalahkan agama, namun untuk memahami bagaimana agama dapat diselewengkan dalam situasi konflik.

Dan yang lebih penting lagi, tutup Pdt. Jacky Manuputty, adalah bagaimana semua pihak memastikan agama kembali kepada perannya sebagai sumber perdamaian, bukan bahan bakar permusuhan