Bukan Prioritas, Pengadaan Motor Listrik hingga Kaos Kaki BGN Hanya Hamburkan Uang

AKURAT.CO Pengadaan motor listrik hingga kaos kaki oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Langkah ini dinilai hanya menghamburkan anggaran untuk keperluan yang bukan prioritas untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Diketahui, BGN mengadakan 21.801 unit motor senilai Rp42 juta per unit, hingga mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,9 miliar untuk pengadaan 17.000 pasang kaos kaki. Menariknya nilai satu pasang kaos kaki sekitar Rp100 ribu, sehingga penentuan harga-harga tersebut tampak tidak wajar.

"Hal ini membuat pertanyaan liar mengenai harga sebenarnya per unit motor dan sepasang kaos kaki," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, di Jakarta kepada Wartawan, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga: BGN Soal Pengadaan Kaos Kaki hingga Laptop: Pengadaan Ada, Tapi Tidak Sebanyak Itu

Menurutnya, penggunaan anggaran selain untuk menu makanan mengindikasikan adanya upaya penghamburan anggaran. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran.

"Tentu ironis, di tengah penghematan anggaran di semua kementerian dan lembaga, justru BGN terkesan menghamburkan anggaran untuk yang tidak menjadi prioritas," jelasnya.

Menurutnya, persoalan utama BGN lebih pada tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar terkait higienitas, sanitasi, dan manajemen operasional. Selain itu, belum semua SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan infrastruktur SPPG yang belum standar.

Baca Juga: Disorot Publik, BGN Tegaskan Anggaran EO Rp113 M untuk Jaga Kualitas dan Percepatan Program

"Penutupan sementara ribuan SPPG membuktikan tata kelolanya masih belum memadai. Ini diduga menjadi penyebab terjadinya banyak kasus keracunan penerima manfaat MBG," ungkap Legislator asal Dapil Jatim 1 ini.

Dia menekankan, BGN harus lebih fokus pada pembenahan SPPG agar kualitas gizi dalam menu MBG terpenuhi, guna perimbangan dan pemerataan gizi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 terwujud.

"Untuk itu, BGN harus terus berbenah diri dan mengedepankan transparansi tanpa menghambur-hamburkan uang negara," tegasnya.