Indonesia Mesti Punya “Joint Intelligence” untuk Perkuat Ketahanan Nasional di Tengah Gejolak Global

AKURAT.CO Konsep Joint Intelligence dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan dan keamanan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

Pengamat intelijen, Ridwan Habib, mengatakan, posisi Indonesia yang strategis dalam percaturan global menuntut adanya penguatan koordinasi dan sinergi antarlembaga intelijen di dalam negeri.

Gagasan tersebut disampaikan dalam Seminar Intelijen bertajuk “Tata Kelola Intelijen dalam Menghadapi Ketidakpastian Geopolitik dan Ancaman Asimetris” yang digelar di Kampus UI Salemba, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

“Sudah saatnya kita mencari formula agar antarlembaga intelijen bisa saling menguatkan, bukan justru berjalan sendiri-sendiri dengan ego sektoral,” ujar Ridwan.

Ia menilai, selama ini koordinasi antarlembaga intelijen masih belum optimal, bahkan kerap terjadi tumpang tindih operasi di lapangan yang berujung pada pemborosan sumber daya.

Ridwan mencontohkan, dalam satu kasus yang sama, beberapa lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), BAIS TNI, hingga intelijen kepolisian dapat melakukan operasi secara bersamaan dengan target yang identik.

“Kalau satu target dikerjakan oleh empat sampai lima lembaga sekaligus, itu jelas tidak efisien dan berpotensi menjadi waste of resources,” katanya.

Baca Juga: Wejangan Lennox Lewis Untuk Moses Itauma: Jangan Terburu-buru Tantang Oleksandr Usyk

Selain itu, Ridwan juga menyoroti potensi kerentanan keamanan data nasional.

Ia mengungkapkan adanya aliran data dalam jumlah besar yang melintasi infrastruktur Indonesia tanpa dapat dimonitor secara optimal.

Ia mencontohkan, dalam konteks konflik global seperti antara Iran dan Amerika Serikat, terdapat lalu lintas data hingga ratusan terabyte yang melewati jalur kabel serat optik Indonesia tanpa diketahui isinya.

“Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan kita yang harus segera diperkuat,” ujarnya.

Melalui konsep Joint Intelligence, Ridwan mendorong adanya pembagian peran yang jelas antar lembaga, sehingga setiap operasi berjalan sesuai bidang kewenangannya tanpa tumpang tindih.

Menurutnya, pendekatan ini juga dapat meningkatkan efektivitas pelaporan intelijen kepada pengambil kebijakan.

Ridwan bahkan membayangkan adanya satu platform terpadu yang dapat diakses secara terbatas oleh pejabat tinggi negara, seperti presiden dan pejabat terkait, untuk memantau perkembangan ancaman secara real time.

“Bayangkan ada satu sistem terpadu, di mana data dari BAIS, BIN, dan Polri terintegrasi dalam satu platform. Ini akan membuat pengambilan keputusan jauh lebih cepat dan akurat,” jelasnya.

Ia menegaskan, penguatan koordinasi intelijen melalui konsep Joint Intelligence menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi berbagai ancaman modern yang semakin kompleks dan lintas sektor.

Seminar tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Soleman B. Ponto, Broto Wardoyo, dan Stanislaus Riyanta.

Baca Juga: Polisi Tangkap 5 Pelaku Begal Petugas Damkar di Gambir, 4 Masih Buron