Di Munas Papdesi, Zulhas Tegaskan SPPG Wajib Belanja ke Desa

AKURAT.CO Pemerintah berkomitmen untuk menghidupkan perekonomian desa melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam Musyawarah Nasional Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) di Gedung Kementerian Desa, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Dalam arahannya, Zulkifli mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG untuk mengambil bahan baku langsung dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Koperasi Desa (Kopdes).

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa perputaran uang dari program besar pemerintah tidak lari ke kota, melainkan tetap berputar dan menyejahterakan penduduk desa.

Zulkifli menyatakan telah menyusun aturan tata kelola yang ketat terkait rantai pasok pangan untuk program gizi nasional. Ia menekankan bahwa SPPG tidak memiliki pilihan lain selain bermitra dengan potensi lokal yang ada di desa.

Baca Juga: BGN: Program MBG Tak Batasi Relawan Berdasarkan Usia Maksimal

"Pak Mendes mengatakan itu belanja ke BUMDes. Kalau enggak bisa, nanti SPPG harus belanjanya ke Kopdes. BUMDes ada di desa itu, itu wajib," ujarnya.

Sebagai Ketua Tim Tata Kelola, Zulkifli memastikan regulasi terkait itu sudah dipatenkan.

"Saya sudah buat, SPPG harus membeli supplier-nya dari desa," katanya.

Tidak main-main, Menko Pangan juga menyiapkan sanksi berat bagi SPPG yang kedapatan mengabaikan instruksi untuk memberdayakan potensi desa.

Zulkifli menyebut akan ada sistem peringatan berjenjang yang berujung pada penghentian izin operasi.

Baca Juga: MBG Dorong Ekonomi

"Kalau enggak (belanja ke desa), bisa ditutup. Diberi peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga," cetusnya.

Instruksi ini merupakan pengejawantahan dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kemandirian ekonomi desa.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan menjadi motor penggerak utama bagi petani, peternak, dan nelayan di desa.

"Itu juga perintah bapak presiden. Desa harus hidup," tandasnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton tetapi aktor utama dalam rantai pasok pangan nasional. Sekaligus mencegah migrasi besar-besaran penduduk desa ke kota akibat minimnya lapangan kerja.

Baca Juga: BGN Gandeng BPOM Tingkatkan Pengawasan dan Keamanan Menu MBG

Pada kesempatan ini, Zulhas juga mengapresiasi Munas Kedua Papdesi yang berjalan dengan sukses. Salah satunya melahirkan keputusan secara aklamasi kepada Wargiyati sebagai ketua umum periode 2026-2031.