DPR Minta Masyarakat Tak Takut Berikan Data ke BPS demi Kebijakan Tepat Sasaran

AKURAT.CO Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi, mengimbau masyarakat agar tidak takut memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional.

Menurutnya, keterbukaan masyarakat sangat penting agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.

Hal itu disampaikan Muhammad Nur Purnamasidi saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik Provinsi Bali di Denpasar, Rabu (13/5/2026).

“Masyarakat enggak usah takut. Berikan data sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, seterbuka-bukanya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan BPS akan menjadi dasar pemerintah dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan nasional ke depan.

Menurutnya, hasil survei ekonomi nasional dapat membantu pemerintah mengidentifikasi sektor ekonomi yang mengalami penurunan maupun sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Selain itu, data tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah, terutama terkait akses pembiayaan dan pengembangan usaha.

Muhammad Nur Purnamasidi menilai BPS memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang statistik, pengolahan data, hingga analisis.

Meski demikian, Komisi X DPR RI tetap mendorong BPS terus menyempurnakan metodologi survei melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi maupun pelaku usaha agar kualitas dan akurasi data semakin baik.

Baca Juga: Prabowo: Rp10,2 Triliun Hasil Penertiban Kawasan Hutan Bisa Renovasi 5.000 Puskesmas

“Kami berharap partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menilai BPS Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPS di Bali berjalan efektif dan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Ia menyebut koordinasi antara BPS dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota di Bali sudah terbangun dengan baik.

“Kerja-kerja statistik dilakukan oleh BPS, datanya diolah, hasilnya dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Bali,” ujarnya.

Selain itu, Komisi X DPR RI juga menyoroti capaian publikasi statistik BPS Provinsi Bali yang menunjukkan tren positif.

Berdasarkan paparan BPS Bali, persentase publikasi atau laporan statistik berkualitas mencapai 100 persen pada 2023 dan 2024, lalu meningkat menjadi 102,58 persen pada 2025.

Lalu Hadrian menilai capaian tersebut menunjukkan komitmen BPS Bali dalam menghadirkan data statistik yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Karena itu, ia berharap seluruh daerah dapat memperkuat kolaborasi dengan BPS agar data yang digunakan pemerintah benar-benar akurat dan terintegrasi.

“Dengan begitu, program pembangunan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga: Dari Betawi ke Italia, Rano Karno Perkuat Langkah Jakarta Jadi Kota Global