Indonesia Ekspor Pupuk ke Australia Senilai Rp7 Triliun, Harga Pupuk di dalam Negeri Turun 20 Persen

AKURAT.CO Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

Di saat yang sama, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, pada Rabu (14/5/2026).

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government to government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Mentan menjelaskan, ekspor perdana yang dilepas pada hari itu mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar.

Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

"Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton," ujarnya.

Baca Juga: Swasembada Beras Bukan Manipulasi Data, Mentan: Silakan Cek Stok Beras Langsung di Gudang

Di saat yang sama, Mentan mengatakan, pemerintah juga mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN.

Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

"Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi," jelasnya.

Menurut Mentan, keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

"Kami, sekali lagi atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," katanya.

Ia menyebut sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

"Selain itu, Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ujarnya.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Dampingi Wamentan Tinjau Irigasi hingga Percepatan Tanam di OKU Timur

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

"Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia," ujarnya.

Gita Kamath menambahkan, kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

"Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama," jelasnya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Baca Juga: Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya kepada Mentan Amran hingga Tokoh Tani

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Mentan menegaskan bahwa seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

"Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional," katanya.